GAGASAN : Catatan untuk Kebijakan Ekonomi Jokowi - JK

GAGASAN : Catatan untuk Kebijakan Ekonomi Jokowi - JK

SOLOPOS.COM - Eric Alexander Sugandi (Istimewa)

Gagasan Solopos, Jumat (8/5/2015), ditulis Eric Alexander Sugandi. Penulis adalah Ekonom Senior Standard Chartered Bank.

Solopos.com, SOLO — Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melakukan beberapa reformasi kebijakan di bidang ekonomi dalam enam bulan pertamanya. Dua kebijakan yang paling mengemuka adalah reformasi di sektor energi (dengan menghapus subsidi untuk premium dan menetapkan nilai subsidi tetap untuk solar) dan reformasi anggaran (dengan mengalokasikan lebih banyak porsi dana untuk pembangunan infrastruktur).

Kedua kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi positif lembaga-lembaga pemeringkat internasional dan investor global di pasar finansial karena dianggap dapat menyehatkan neraca keuangan pemerintah dan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

Meskipun meyakini niat baik dan kerja keras pemerintah untuk meningkatkan kondisi perekonomian nasional, ada beberapa catatan yang hendak disampaikan penulis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Penulis melihat ada beberapa kelemahan yang harus segera diperbaiki pemerintah dalam mengeluarkan dan menjalankan kebijakan ekonomi: penetapan target yang terlalu ambisius; perencanaan yang kurang matang; koordinasi antarlembaga yang lemah; dan komunikasi politik yang kurang baik.

Penulis melihat beberapa target yang ditetapkan dalam APBN-P 2015 terlalu ambisius dan sulit dicapai walau bukan mustahil. Angka pertumbuhan ekonomi pada 5,7% untuk 2015 mungkin sangat berat dicapai mengingat kondisi ekonomi eksternal dan domestik Indonesia. Perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor komoditas energi Indonesia dan masih lemahnya harga komoditas di pasar dunia kelihatannya masih menghambat pemulihan kinerja ekspor Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penulis juga melihat target penerimaan pajak pada APBN-P 2015 yang lebih tinggi 30% daripada realisasi penerimaan pajak pada 2014 akan sulit dicapai mengingat masih lemahnya sistem perpajakan di Indonesia. Dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mereformasi sistem perpajakan.

Para pelaku bisnis di sektor riil kerap kali dibingungkan oleh arah kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan terkesan dibuat setengah matang, kurang memperoleh masukan, dan tidak cukup waktu untuk disosialisasikan. Misalnya kebijakan pelarangan pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel dan kebijakan pemotongan harga jual semen Rp3.000 per sak yang merugikan pelaku bisnis di sektor terkait.

Koordinasi kebijakan antarlembaga pemerintah juga terkesan lemah. Contohnya adalah pergesekan kepentingan terjadi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Kementerian Pariwisata sehubungan dengan pelarangan PNS untuk rapat di hotel, maupun antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian soal pelarangan penjualan minuman beralkohol di minimarket.

Konflik kepentingan juga terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya antara Gubernur DKI dengan beberapa kementerian: Kementerian Perikanan dan Kelautan mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kementerian BUMN mengenai pemadaman listrik oleh PLN ketika terjadi banjir di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri mengenai Pergub APBD 2015, dan Kementerian Perdagangan soal pelarangan penjualan minuman beralkohol.

Walaupun pada akhirnya pergesekan kepentingan antarlembaga ini bisa diselesaikan, perdebatan yang telanjur terjadi di ranah publik mengesankan ketidakkompakan dalam kabinet. [Komunikasi Politik]

Berita Terkait

Berita Terkini

Setahun Proses Seleksi, 3 Jabatan Eselon II Pemkab Klaten Akhirnya Terisi

Bupati Klaten Sri Mulyani melantik tiga pejabat yang mengisi tiga jabatan eselon II yang selama setahun ini melewati proses seleksi.

Kisah ABG Klaten Terobos Penyekatan: Niat Beli Makan Ke Jogja, Pulang Jadi Tersangka

ABG Klaten yang nekat terobos penyekatan pemudik di Pospam Prambanan niatnya pergi ke Jogja untuk beli makan buat buka puasa.

Dikhawatirkan Picu Kerumunan, Pasar Tiban di Pekalongan Dibubarkan

Meningkatnya aktivitas warga menjelang Lebaran, terutama di Alun-alun Kota Pekalongan rawan memicu penyebaran virus corona.

Jadwal Imsak dan Magrib di Solo Hari Ini, Selasa 11 Mei 2021

Di bawah ini ada jadwal imsak dan magrib Kota Solo di Jawa Tengah hari ini, Selasa, 11 Mei 2021 dari Kementerian Agama atau Kemenag.

Warga di 12 Padukuhan di Sleman Dilarang Salat Id Berjamaah

Kalau sudah zona merah, salat Idulfitri baik di masjid maupun lapangan tidak dibolehkan.

Kemenag Jateng Sebut Sudah 300 Ulama Meninggal Akibat Covid-19

Data dari Kementerian Agama pusat ada 300 ulama yang meninggal akibat terpapar Covid-19 se-Indonesia.

Kemenhub Ungkap Potensi Warga Mudik Besok

Kemenhub memperkirakan aktivitas mudik bakal terjadi lagi, Selasa (11/5/2021) besok dan Rabu (12/5/2021) lusa.

Tambang Emas Longsor di Sumbar, 4 Meninggal

Asnedi mengatakan longsor di lokasi tambang itu bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, menurut Asnedi, lokasi tambang itu pernah longsor Januari lalu.

Ustaz Tengku Zulkarnain Meninggal, Dinkes Tracing Safari Dakwah

Dinkes Riau meminta puskesmas yang wilayahnya ketempatan safari dakwah Ustaz Tengku Zulkarnain segera melalukan tracing kontak fisik.

Mudik Dilarang, Pedagang di Madiun Ngeluh Pasar Sepi Jelang Lebaran

Jika dibandingkan dengan momen Lebaran tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kondisi pasar menjadi paling sepi.

Usulan Liga 1 Tanpa Degradasi, Presiden Pasoepati: Ini Kompetisi atau Tarkam?

Presiden Pasoepati, Maryadi Gondrong, menyayangkan munculnya gagasan kompetisi tanpa degradasi di Liga 1 maupun Liga 2. Menurut Gondrong, liga tanpa degradasi sama saja mengebiri ruh kompetisi.