GAGASAN : BDF dalam Diplomasi Demokrasi

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ahmad Syaifuddin Zuhri
zuhri_as@yahoo.co.id
Mahasiswa Pascasarjana
Jurusan Hubungan Internasional
Universitas Nanchang China
Wakil Ketua Umum Perhimpunan
Pelajar Indonesia (PPI) China

Indonesia kembali menggelar acara Bali Democracy Forum (BDF). Ini adalah forum tahunan kerja sama negara-negara demokratis di Asia. BDF VI 2013 diselenggarakan pada 7-8 November di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. BDF kali ini mengusung tema Consolidating Democracy in Pluralistic Society.

BDF diprakarsai Indonesia pada 2008. Ini adalah forum kerja sama tahunan negara-negara demokratis di Asia yang diadakan setiap akhir tahun di Bali, Indonesia. Forum ini bertujuan memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi melalui diskusi antarnegara.

Forum ini juga untuk mempromosikan dan mendorong kerja sama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi melalui dialog berdasarkan kemauan berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang mematuhi prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pengertian, di antara negara-negara peserta.

Terdapat 20 negara yang menjadi peserta dalam forum ini. Tiap negara diwakili menteri luar negeri. BDF I pada 2008 dihadiri hanya empat kepala negara/kepala pemerintahan dari 32 negara dan delapan peninjau. BDF II pada 2009 dihadiri 35 negara dan 13 peninjau. BDF III pada 2010 dihadiri 44 negara partisipan dan 27 peninjau. Sedangkan BDF IV pada 2011 dihadiri  tujuh kepala negara/kepala pemerintahan dari 40 negara partisipan dan 45 peninjau.

Awalnya hanya 20 negara yang ikut serta. Namun, tahun lalu saat BDF V, jumlah peserta meningkat menjadi 73 negara, termasuk di antaranya 10 kepala negara dan 27 menteri, serta 1.200 peserta lainnya. BDF I pada 2008 agenda utamanya adalah konsolidasi nilai-nilai demokrasi yang ada di kawasan.

Pelaksanaan BDF II dan III bertema mendorong konsolidasi sehingga nilai-nilai demokrasi bisa menciptakan kondisi keamanan dan stabilitas. Pada BDF IV, hal yang dibahas adalah mengenai perkembangan nilai demokrasi yang semakin solid baik di level nasional maupun regional. Sedang BDF V mendorong pengaruh forum di level global dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi.

BDF bertujuan membangun serta mempertahankan sebuah forum antara negara-negara Asia untuk mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan kerja sama memperkuat kepatuhan terhadap nilai-nilai dan pengembangan lembaga-lembaga demokratis. BDF juga memprakarsai dan memfasilitasi aktivitas belajar dan berbagi pengalaman sebagai strategi menuju konsolidasi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran wilayah Asia dan sekitarnya.

Tujuan tersebut dibangun sebagai dasar untuk saling mendukung dan kerja sama dalam konteks membangun demokrasi dan lembaga-lembaga politik. Peserta BDF adalah negara-negara yang menganut paham demokrasi atau bercita-cita menjadi lebih demokratis di kawasan Asia-Pasifik. BDF juga dihadiri negara-negara pengamat dari wilayah Afrika, Eropa, dan Amerika.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Indonesia beserta negara-negara yang terlibat membangun sebuah lembaga yang bernama Institute for Peace and Democracy (IPD) di Bali. Lembaga ini bertugas dalam bentuk program peningkatan kapasitas, workshop, atau dialog. IPD berposisi sebagai pelaksana atau implementing agency BDF.

IPD yang pendiriannya diresmikan pada 2008 kini telah memiliki infrastruktur berupa gedung yang sangat memadai untuk melakukan berbagai riset di kompleks Universitas Udayana Bali. Sejak beberapa tahun terakhir, IPD telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain mendatangkan peserta dari Myanmar, Mesir, Tunisia, dan Fiji ke Indonesia dan atau melaksanakan kegiatan di negara-negara tersebut.

BDF VI ini dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri Sultan Brunei Darussalam, Perdana Menteri Timor Leste, 27 menteri dari berbagai negara, dan 29 duta besar negara sahabat di Indonesia. Forum itu dimoderatori mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda dan Direktur Habibie Research Center Dewi Fortuna Anwar.

Pandangan Indonesia

Dalam pandangan Indonesia, demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum yang sukses. Demokrasi harus dikonsolidasikan dan berakar dalam setiap aspek kehidupan nasional Indonesia. Demokrasinsebagaimana diabadikan dalam sistem nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa perlu diproyeksikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Oleh karena itu promosi demokrasi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di wilayah Asia. Indonesia menekankan tentang pentingnya bagaimana demokrasi harus dibangun di wilayah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu demokrasi tidak bisa dipaksakan dari luar. Setiap perkembangan politik harus menjadi dasar pengalaman.

Ini adalah sesuatu yang harus dibangun atas dasar pengalaman sejarah bangsa sendiri dan kondisi budaya. Sangat penting bagi masyarakat dunia bangsa, terlepas afiliasi ideologi dan aliran politik, untuk saling belajar satu sama lain dalam menyempurnakan metode pemerintahan sehingga dapat lebih melayani tujuan yang lebih besar, yaitu kemakmuran dan perdamaian. Proses saling belajar dan berbagi pengalaman adalah sebagai faktor pemersatu.

Sebagai negara dengan predikat negara demokrasi terbesar kedua di dunia, sangat penting bagi Indonesia untuk menyebarkan pemahaman akan pentingnya demokrasi yang berbasis masyarakat majemuk. Inilah yang menjadi pendorong mengapa Indonesia sangat berkepentingan menghelat acara ini.

Indonesia juga menyadari sebagai negara yang berbasis demokrasi, konsolidasi demokrasi terus dilakukan demi terciptanya masyarakat yang damai tidak hanya di dalam negeri tapi juga tatanan masyarakat di dunia. Apalagi jika kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Timur Tengah dengan konflik yang tidak berkesudahan.

Hal itulah yang mendasari tahun ini BDF mengangkat tema Mengonsolidasikan Demokrasi di Masyarakat yang Berbasis Kemajemukan yang mengundang negara-negara di kawasan Timur Tengah yang pernah mengalami fenomena Arab Spring untuk bisa berbagi permasalahan dan mencari pemecahannya bersama.

Diplomasi Lunak

Terlepas dari kondisi dalam negeri tentang banyak hal yang masih perlu dibenahi dalam penegakan demokrasi, apa yang dilakukan Indonesia dalam BDF adalah upaya soft diplomacy atau diplomasi lunak. Konsep tersebut dikenalkan Joseph Ney (1990) dari Harvard University.

Soft power yaitu kemampuan menarik dan mengooptasi dengan tidak menggunakan kekerasan atau tidak menjalankan tindakan koersif dalam menghadapi negara lain. Soft power menjadi alat utama diplomasi masa kini yang disebut soft diplomacy dengan pendekatan ekonomi, politik maupun budaya. Kecenderungan pelaksanaan soft diplomacy dengan menggunakan aplikasi soft power dianggap efektif dan efisien.

Diplomasi model ini mudah dilakukan tanpa harus menelan korban dan menghabiskan biaya besar, walaupun pendekatan soft power biasanya memakan waktu yang lama. Pengenalan nilai-nilai demokrasi Indonesia ke negara-negara di kawasan Asia menjadi sangat penting untuk menumbuhkan persepsi dan pengertian bahwa Indonesia juga bisa berperan dalam menciptakan tata dunia yang lebih demokratis dan damai.

Indonesia bisa menginisiasi pengertian bahwa belajar demokrasi tidak harus berkiblat ke Barat yang selama ini mendengungkan demokrasi tapi dalam sisi lain tindakan mereka berkebalikan dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Ini juga menjadikan tantangan moral Indonesia di dalam negeri untuk selalu meningkatkan nilai demokrasi yang berjalan dan bertujuan meningkatkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.