GAGASAN: APEC Vs Industrialisasi Pertanian

Esensi Pertemuan APEC tgl 8-9 September di Vladivostok, Rusia

Edy Purwo Saputro, Dosen FE UMS dan Editor Buku Ketahanan Pangan diterbitkan oleh Yayasan Indonesia Sejahtera Solo. (FOTO/Istimewa)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pertemuan APEC di Vladivostok, Rusia pada 8-9 september kali ini mempunyai makna yang sangat strategis terutama dikaitkan dengan salah satu agenda pembahasan tentang isu pemanasan global. Padahal, pemanasan global berdampak serius terhadap perubahan iklim secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk salah satunya adalah memengaruhi perubahan masa tanam bagi sektor pertanian pangan. Di sisi lain, hal ini juga berdampak serius terhadap pencapaian ketahanan pangan dunia.

Memang komitmen untuk memacu ketahanan pangan terus dilakukan di semua negara, namun kemajuan atas perang melawan kelaparan dirasakan sangat lambat. Hal ini juga semakin diperparah oleh kondisi pemanasan global yang berdampak serius bagi musim tanam pertanian pangan. Diperkirakan target World Food Summit untuk mengurangi setengah jumlah orang yang kelaparan di seluruh dunia pada tahun 2015 tidak akan tercapai (Sulistyowati, 2004). Prediksi FAO bahwa 840 juta orang masih dalam kondisi kelaparan yang parah, 799 juta di antaranya di negara berkembang. Memang jumlah orang yang kelaparan terus menurun sekitar 2,5 juta jiwa per tahun kurun delapan tahun terakhir. Jika hal ini terus berlangsung, target World Food Summit baru tercapai pada 2115 atau terlambat 100 tahun lagi. Di negara Sub Sahara Afrika di mana seperempat jumlah orang kelaparan bermukim, kemajuan terjadi paling lambat. Dari 28 negara, selama 1980-1996 hanya 10 negara yang membuat kemajuan kecil, sedang sisanya masih kekurangan gizi. Di negara maju dan transisipun, 34 juta orang terancam keamanan pangannya. Jadi logis jika muncul pertanyaan apa sebenarnya tujuan dari pembangunan sektor pertanian yang terus dilakukan di semua negara? (Freudenberger, 1994).

Problem Serius

Adanya kecemasan global terhadap ancaman ketahanan pangan, maka pemerintah telah mengeluarkan Keppres No132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Dalam Pasal 2 disebutkan Dewan Ketahanan Pangan bertugas membantu Presiden yaitu pertama, merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan juga mutu, gizi dan keamanan pangan. Kedua: melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional. Selain itu, untuk lebih mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, maka Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga bisa membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang diketuai kepala daerah. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota mempunyai tugas utama membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan provinsi atau kabupaten/kota, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan; melaksanakan evaluasi dan juga pengendalian pemantapan ketahanan pangan provinsi atau kabupaten/kota.

Realitas itu secara tak langsung menunjukan bahwa tantangan ke depan adalah mengacu tantangan rawan pangan, ketahanan dan juga swasembada pangan. Kompleksitas strategi food security dan swasembada serta stabilisasi harga pangan harus mendapat kajian dari semua pihak, tidak saja dari kalangan akademisi tapi juga birokrat dan praktisi. Memang tidak mudah, tapi komitmen untuk mengantisipasinya harus tetap dikemukakan. Terkait ini, Timmer (1996) menegaskan bahwa upaya untuk mengevaluasi kebijaksanaan pangan tidak harus dilihat dari market failure, tetapi harus lebih ditekankan pada perhitungan kuantitatif, termasuk mengantisipasi isu seputar pemanasan global yaitu:

Pertama, dalam aspek investasi. Artinya, ketidakstabilan harga pangan bisa mengurangi investasi, tidak saja investasi sektor agraris juga sektor yang lain. Kemudian mahalnya harga pangan akan meningkatkan kerawanan sosial sehingga memicu kondisi instabilitas sosial. Yang perlu lebih diperhatikan bahwa stabilisasi harga pangan merupakan alokasi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan ketersediaan pangan secara mudah dan murah.

Kedua, terkait dengan sektor industri. Bagaimanapun sektor industri mempunyai kepentingan dengan stabilisasi harga pangan (konsekuensi dengan upah buruh). Artinya, makin kuat stabilitas harga pangan, semakin mempermudah sektor industri untuk melakukan prediksi profitnya. Ketiga, dalam aspek konsumen. Artinya, pihak konsumen akan mengalami kerugian apabila harga pangan tidak stabil (terutama kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah). Implikasinya masih terfokus pada stabilitas sossial politik karena harga pangan menyangkut hajat hidup.

Fakta di atas menunjukkan bahwa komitmen food security, swasembada pangan serta stabilisasi harga pangan merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, termasuk juga ancaman dari pemanasan global. Komitmen mendukung food security, swasembada pangan dan stabilisasi harga pangan harus mendapat dukungan dari semua pihak, baik sektoral atau lintas sektoral dan individual. Selain itu pemerintah mempunyai komitmen untuk mendukung strategi tersebut. Artinya kita sangat berharap pembangunan mampu mengimplementasikan ketahanan pangan yang memungkinkan alokasi pangan secara mudah dan murah bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, kepedulian dunia terhadap kasus pemanasan global juga harus diwaspadai sebab ketidakseriusan menangani pemanasan global akan berdampak serius terhadap musim tanam dan hasil produktivitas pertanian.

Meski diakui komitmen tersebut tidak mudah, namun pemerintah memang telah berusaha untuk merealisasikannya. Intinya, kita berharap kondisi ketahanan pangan bisa tercapai sehingga rawan pangan tidak terjadi dan kesejahteraan petani lebih terangkat. Hal ini juga harus didukung konsistensi musim tanam dan karenanya hal utama di balik pertemuan APEC tentang isu bahasan pemanasan global menjadi relevan.