GAGASAN : Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual
Dian Sasmita (Istimewa)

Gagasan Solopos, Rabu (18/5/2016), ditulis Direktur Sahabat Kapas Dian Sasmita.

Solopos.com, SOLO — Kasus kekerasan seksual belakangan marak jadi berita di aneka media cetak, siaran, dan online. Kasus ini belakangan melibatkan anak-anak sebagai pelaku.

Di Bengkulu, Surabaya, Klaten ada anak yang turut serta melakukan kekerasaan seksual. Alkohol dan video porno dianggap sebagai pemicu utama kekerasan tersebut.

Ini merupakan persoalan kita bersama karena memang sudah di luar batas kewajaran. Alternatif hukuman kebiri, penjara seumur hidup, dan hukuman mati kembali mengemuka di masyarakat.

Apakah dengan hukuman di atas persoalan selesai dan masyarakat kembali ke kehidupan normal tanpa perlu resah? Ketika anak divonis hukuman penjara dalam waktu yang lama maka ada persoalan besar yang patut turut diperhatikan.

Mungkin tidak banyak yang menyadari dan mengerti. Apakah stigma anak sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan akan hilang setelah dia divonis penjara? Apakah masyarakat bisa menerima mereka setelah bebas kelak?

Masih banyak pertanyaan yang menghantui terkait anak-anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Esai ini tidak akan mengupas akar persoalan kekerasan seksual. Saya mengambil sudut pandang anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang diancam pidana penjara lebih dari tujuh tahun.

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi tidak menjadi keutamaan dalam proses penyelesaian kasus tersebut meskipun umur mereka belum 18 tahun. Berdasar data Yayasan Sahabat Kapas, anak dengan kasus kekerasan seksual mendominasi daftar penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo pada 2015, yakni hampir 70%.

Pidana penjara menjadi salah satu alternatif sanksi untuk mereka. Bentuk sanksi lainnya yakni pidana peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana dengan syarat seperti pelayanan masyarakat.

Keputusan hakim wajib untuk memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan agar tetap terpelihara. Penetapan pidana penjara pada anak diharapkan lebih bijak untuk menghindari perilaku yang lebih buruk pada anak.

The Riyadh Guidelines menyatakan pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan dan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis anak.

Perjalanan kasus tidak hanya berhenti pada vonis di pengadilan. Ada rangkaian berikutnya, yakni penanganan di lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yanng terpadu. Beban di tahapan ini cenderung lebih berat karena mengambil waktu anak yang paling banyak daripada tahap sebelumnya.

Ketika di kepolisan, anak (hanya) akan ditahan selama 15 hari, di kejaksaan 10 hari, dan di pengadilan negeri 25 hari. Anak yang berkonflik hukum ditempatkan di LPKA atau di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara jika belum tersedia LPKA di wilayah tersebut.

Di Indonesia baru terdapat 17 LPKA. Apakah lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara layak untuk anak? Standar layak yang digunakan adalah terpenuhinya hak-hak anak sesuai amanat undang-undang, UU Ssistem Peradilan Pidana Anak, UU Perlindungan Anak, UU Hak Asasi Manusia. [Baca selanjutnya: Tantangan]


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho