Gagal Raih WTP, Bupati Bantul Minta Maaf Pada Gubernur

Logo Bantul

BANTUL—Target Pemkab Bantul mewujudkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertunda lagi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Bantul pada 2011 masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada akun investasi non permanen, aset lainnya serta pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami telah berupaya keras melakukan pembenahan terutama pada pengelolaan aset tetap. Hasilnya diapresiasi positif oleh BPK,” kata Bupati Bantul Sri Surya Widati saat menyampaikan nota pengantar raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bantul, Selasa (5/6).

Dalam pergeseran neraca awal (per 1 Januari 2011 menjadi neraca akhir per 31 Desember 2011), diketahui total aset Pemkab Bantul yang semula Rp2,31 triliun naik sebesar Rp319,2 miliar menjadi Rp2,63 triliun.

Dari empat rincian kenaikan aset, salah satunya disebabkan pada sewa kas tanah desa yang dibayar di muka dan aset lain yang merupakan selisih kurang hasil inventasi aset tetap yang belum bisa dijelaskan. Total kenaikannya sebesar Rp11,12 miliar.

Adapun data yang dihimpun Harian Jogja, BPK merinci selisih nilai aset tetap yang tidak dapat ditelusuri di Bantul tersebar di 18 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan jumlah total Rp11,61 miliar.

Meski belum mencapai opini WTP, Bupati menerangkan, hasil kerja keras membenahi pengelolaan aset tetap telah diapresiasi positif oleh BPK. “Sudah jauh lebih bagus untuk aset. Yang semula Rp500 miliar (yang belum bisa dijelaskan) tinggal Rp11 miliar,” kata Bupati.

Karena masih ada sejumlah catatan dari BPK sehingga Bantul belum mampu meraih opini WTP, Bupati mengaku telah meminta maaf kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.(ali)