Gaduh Full Day School, DPR akan Panggil Mendikbud

Full day school menjadi gaduh setelah Mendikbud melontarkan ide itu. Meski baru sebatas ide, DPR akan memanggil menteri baru itu.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi X DPR akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi untuk menjelaskan secara lebih komprehensif terkait gagasan untuk menerapkan kebijakan sekolah sehari penuh (full day school) mengingat masih adanya pro dan kontra di kalangan DPR.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Habis reses ini kami akan meminta penjelasan Mendikbu Muhajir terkait full day school,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Fikri Faqih, Rabu (10/8/2016).

Dia mengatakan pada dasarnya komisi yang dipimpinnya menyetujui gagasan tersebut. Karena selain untuk mengejar target kurikulum sebagaimana tujuan pendidikan nasional, hal itu juga dapat memperkecil pengaruh negatif yang berkembang di luar dunia pendidikan.

Kendati demikian, ungkap Fikri, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas untuk dapat diatasi, khususnya menyangkut sarana fisik dan non-fisik yang ada di sekolah. Menurutnya, selain para guru perlu diberikan ruang yang luas untuk berkreasi, juga perlu penghargaan (reward) agar lebih inovatif sehingga dapat lebih berprestasi. Kalau tidak, ujarnya, suasana di sekolah akan membosankan baik bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri.

Sedangkan yang kedua adalah soal sarana dan prasarana edukasi yang harus segera dilengkapi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Bila dua syarat tersebut belum dapat dipenuhi secara merata di semua sekolah, maka pelaksanaan sistem FDS ini diutamakan bagi sekolah yang sudah siap terlebih dahulu.

“Jangan dipaksakan semua sekolah harus menerapkannya secara serentak,” ujarnya. Jika diterapkan secara serentak, anggaran untuk tenaga pengajar maupun karyawan sekolah yang berasal dari daerah maupun pusat dipastikan akan membengkak, ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan meski gagasan FDS tersebut bagus, namun perlu sosialisasi yang lebih luas.
Menurutnya, selain memerlukan sosialisasi, pemberlakuan sistem pendidikan itu juga tidak perlu dilaksanakan secara serentak. Pasalnya, tidak semua sekolah memiliki saran dan prasaran yang memadai untuk menjalankan program tersebut. “Idenya bagus, tapi perlu sosialisasi dulu dan tidak perlu dilaksanakan serentak,” ujarnya.