Fungsi TVRI belum optimal

Yogyakarta– Fungsi dan peran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI sebagai televisi publik belum optimal, karena masih menghadapi beberapa permasalahan, baik umum maupun khusus.

“Permasalahan umum yang masih dihadapi TVRI antara lain konflik manajemen yang tidak berujung, alokasi PBN yang belum memadai, jumlah sumber daya manusia yang terlalu besar, dan posisinya sebagi televisi publik belum diimplementasikan ke dalam program tayangan yang menarik,” kata anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya di Yogyakarta, Senin.

Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo

Selain permasalahan umum, katanya pada seminar Mempertahankan Eksistensi TVRI Sebagai TV Publik, TVRI juga menghadapi permasalahan khusus, yakni lemahnya manajemen pemasaran dan promosi, infrastruktur peralatan yang sudah tidak layak pakai, kemasan dan kualitas program yang kurang baik dan menarik.

Permasalahan lainnya adalah sumber daya manusia yang kurang kapabel dan profesional, organisasi perusahaan yang memungkinkan terbukanya ruang konflik antara manajemen karena kewenangan yang terlalu berlebihan, dan kepemimpinan manajemen yang lemah.

Namun demikian, menurut dia, LPP TVRI masih diperlukan untuk perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), alternatif dari stasiun televisi swasta yang cenderung menyiarkan apa yang populer bukan yang penting diketahui masyarakat, dan jawaban terhadap kebutuhan stasiun televisi yang aman bagi keluarga.

“Berkaitan dengan hal itu kami merekomendasikan beberapa poin agar fungsi dan peran LPP TVRI dapat optimal di masa datang,” katanya.

Ia mengatakan, beberapa poin itu antara lain membebaskan TVRI  dari pengaruh dan tekanan pemerintah baik di pusat maupun daerah dan menjadikannya sebagi media independen dan agen pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, membangun manajemen TVRI berdasarkan prinsip “corporate governance”, transparansi, dan kompetensi yang sangat baik karena mengemban misi besar untuk kepentingan publik dan bangsa, merampingkan jumlah pegawai secara proporsional, realistis, dan rasional sesuai fakta dan kebutuhan.

“Rekomendasi yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan infrastruktur, manajemen di bidang pemasaran dan promosi, dan kemasan dan kualitas siaran, serta promosi yang tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Subagio mengatakan, selama ini TVRI telah berganti status lima kali, yakni yayasan, unit pelaksana teknis direktorat, perusahaan jawatan, perseroan terbatas, dan lembaga penyiaran publik.

TVRI, menurut dia, memiliki 27 stasiun di berbagai daerah di Indonesia dan 400 pemancar. Namun, TVRI masih menghadapi beberapa permasalahan di antaranya sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, yang merupakan masalah klasik sejak dulu.

“Namun demikian, pemerintah mengharapkan TVRI bisa bangkit secara efisien dan efektif. Akhir-akhir ini ada wacana untuk mengkaji arsitektur kelembagaan yang cocok bagi TVRI, tetapi hal itu masih perlu pengkajian lebih lanjut,” katanya.

ant/isw