Kantor DPRD Solo di Jl. Adisucipto, Laweyan, Solo. (Solopos-Dok)

Solopos.com, SOLO -- Fraksi di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di https://soloraya.solopos.com/read/20190814/489/1012027/partainya-kuasai-dprd-solo-wali-kota-rudy-tegaskan-siap-dikritik" title="Partainya Kuasai DPRD Solo, Wali Kota Rudy Tegaskan Siap Dikritik">DPRD Solo terancam tak kebagian jatah kursi pimpinan alat kelengkapan (alkap) DPRD.

Alat kelengkapan itu meliputi pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk melalui rapat paripurna.

Total ada tiga fraksi selain PDIP di https://soloraya.solopos.com/read/20190814/489/1012044/legislator-termuda-dprd-solo-ini-berjanji-sumbangkan-gaji-untuk-warga" title="Legislator Termuda DPRD Solo Ini Berjanji Sumbangkan Gaji untuk Warga">DPRD Kota Solo yaitu Fraksi PKS, Fraksi PAN-Gerindra, dan Fraksi Golkar-PSI. Namun, semua unsur pimpinan alkap DPRD bisa disapu bersih Fraksi PDIP yang berkekuatan 30 legislator dari total 45 legislator.

Unsur pimpinan alkap meliputi ketua, sekretaris, dan wakil ketua. Aksi bersih jabatan pimpinan alkap DPRD memungkinkan dilakukan lantaran mekanisme pengisian jabatan pimpinan melalui musyawarah mufakat. Bila tak ada titik temu, bisa dilakukan pemungutan suara.

Bila terjadi pemungutan suara, PDIP dengan mayoritas tunggalnya berada dalam posisi paling diuntungkan. Satu-satunya fraksi parpol di luar PDIP untuk mendapatkan posisi jabatan pimpinan https://soloraya.solopos.com/read/20190723/489/1007462/berikut-45-caleg-terpilih-dprd-solo-versi-kpu" title="Berikut 45 Caleg Terpilih DPRD Solo versi KPU">DPRD hanya bergantung pada “kebaikan hati” PDIP.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD PKS Kota Solo, Sugeng Riyanto, saat diwawancarai Solopos.com, Rabu (21/8/2019), mengatakan tidak ada regulasi yang mengatur pengisian unsur pimpinan alkap DPRD berdasarkan asas proporsionalitas.

Yang terjadi setiap alkap membahas dan memilih sendiri siapa yang akan duduk di unsur pimpinan mereka. Khusus untuk jabatan ketua Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) dipegang ex-officio ketua definitif DPRD.

Fraksi PDIP sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2019 dan peraih kursi terbanyak di parlemen berhak atas jabatan ketua DPRD. “Pengisian unsur pimpinan sesuai kesepakatan masing-masing anggota melalui pembicaraan internal,” ujar Sugeng.

Dia menjelaskan sebelum dilakukan rapat membahas pengisian unsur pimpinan alkap, antarfraksi di parlemen biasanya akan melakukan lobi-lobi. Materi lobi ihwal penempatan anggota fraksi-fraksi dan mekanisme pemilihan pimpinan alkap.

“Langkah pertama adalah pembentukan fraksi. Setelah fraksi terbentuk baru menata personel di empat komisi. Setelah personel di komisi tertata, dilakukan pemilihan unsur pimpinan meliputi jabatan ketua, sekretaris, dan wakil ketua,” urai dia.

Sugeng menerangkan setelah pembentukan fraksi dan komisi (termasuk unsur pimpinannya) dilanjutkan pembentukan badan-badan. Mekanisme penentuan unsur pimpinan badan pun melalui forum rapat di internal alkap tersebut.

Bila tidak ada titik temu dalam musyawarah bisa dilakukan pemungutan suara. Bila hal itu terjadi, Fraksi PDIP akan sangat dominan. Legislator dari partai berlambang kepala banteng moncong putih paling banyak di tiap alkap.

Namun kepastian bagaimana komposisi pimpinan seluruh alkap DPRD masih harus menunggu beberapa pekan ke depan. Saat ini pimpinan sementara DPRD baru memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Solo.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa, menyatakan kemungkinan Fraksi PDIP hanya mengambil jabatan ketua dan sekretaris di setiap alkap. Sedangkan jabatan wakil ketua alkap siap dibicarakan dengan fraksi lain.

Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten