Forum Kades Sragen Gandeng Praktisi Kaji Perbup Pengelolaan Aset Desa

Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen berupaya mengambil langkah hukum untuk bisa mendorong Bupati mengkaji ulang Perbup No, 76/2017 yang dinilai merugikan mereka.

 Anggota Persatuan Perangkat Desa (Praja) Kecamatan Tanon memberikan tanda tangan sebagai sikap atas  penolakan terhadap Peraturan Bupati (Perbub) No.76/2017 tentang Pengelolaan Aset Desa di halaman Kantor Kecamatan Tanon, Sragen, Jumat (3/12/2021). (Solopos.com/Wahyu Prakoso)

SOLOPOS.COM - Anggota Persatuan Perangkat Desa (Praja) Kecamatan Tanon memberikan tanda tangan sebagai sikap atas penolakan terhadap Peraturan Bupati (Perbub) No.76/2017 tentang Pengelolaan Aset Desa di halaman Kantor Kecamatan Tanon, Sragen, Jumat (3/12/2021). (Solopos.com/Wahyu Prakoso)

Solopos.com, SRAGEN — Peraturan Bupati (Perbup) Sragen No. 76/2017 tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi pro dan kontra di kalangan kepala desa (kades) dan perangkat desa (perdes). Para kades dan perdes akan menggandeng praktisi hukum tata negara untuk membedah Perbup tersebut karena regulasi itu dinilai merugikan mereka.

PromosiGeng QZRUH Dulu Anarkistis Sekarang Humanis

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen, Sutrisno, menyebut Perbup No. 76/2017 itu masih pro dan kontra.  FKKD dengan Praja Sragen bersepakat melakukan kajian hukum atas perbup tersebut yang disandingkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/20214 tentang Desa yang diperbarui dengan PP No. 47 /2015.

“Kajian hukum itu akan kami lakukan pada Senin [6/12/2021] besok. FKKD dan Praja akan mencari peluang atau celah hukum yang bisa ditempuh sebagai upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah diskusi itu kami lanjutkan dengan mencari perbedaan perbup dan PP dengan menggandeng praktisi hukum tata negara,” jelas Sutrisno yang juga Kades Gawan, Tanon, Sragen, saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (4/12/2021).

Baca Juga: Protes Tanah Bengkok Harus Dilelang, Perangkat Desa Tanon Sragen Demo

Hasil kajian tersebut akan mereka sampaikan ke Bupati dengan harapan bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk mengkaji ulang Perbup No. 76/2017 itu.

Sutrisno menjelaskan Perbup membuat kades dan perdes tidak bisa mengelola tanah kas desa atau bengkok sendiri. Pasalnya, dalam aturan itu tanah bengkok desa harus dilelangkan. Bagi kades atau perdes yang ingin menggarap, kata dia, harus ikut sebagai peserta lelang.

“Dalam kegiatan lelang itu dikenai biaya operasional (BOP) 5%. Kemudian bagi bengkok kades dan perdes yang telah dijual [pengelolaannya] beberapa tahun tentunya sulit untuk menarik kembali,” jelasnya.

Baca Juga: Seleksi Perdes Masaran Sragen Digelar, Ketua Ranting PSHT Buka Suara

Sutrisno mengungkapkan kajian hukum itu dilakukan untuk mencari titik terang dengan kelonggaran waktu setahun ini. Jika upaya hukum yang dilakukan tetap pada ketentuan PP tersebut maka apa boleh buat, mereka harus tunduk dan patuh pada aturan.

“Kalau saya sambil menempuh upaya hukum maka di tahun 2022, kami juga akan mencatatkan pendapatan dari hasil eks tanah bengkok sesuai surat edaran dari Sekda Sragen. Kami anggap saja sebagai pemanasan mana kala perbup diimplementasi di tahun 2023 sehingga kami tidak kaget,” jelasnya.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Data dan Fakta Risiko Bencana Jakarta dan Kaltim

+ PLUS Data dan Fakta Risiko Bencana Jakarta dan Kaltim

Pulau Jawa memiliki paparan risiko bencana tinggi dibanding pulau lain, namun indeks risiko bencana lebuh tinggi dimiliki Kalimantan Timur dibanding DKI Jakarta.

Berita Terkini

Bawa Kabur Pikap dan Jahe, Pasutri Asal Cepogo Boyolali Dibekuk Polisi

Awalnya pasutri pencuri jahe tersebut akan bertemu dengan warga Ponorogo penjual jahe di Sunggingan, Boyolali, namun kemudian berpindah ke Madu, Mojosongo.

Eksklusif! Gibran Buka-Bukaan, Siap Jadi Sales demi Kota Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka-bukaan mengenai rencana-rencananya dalam wawancara eksklusif dengan Presiden Direktur SMG, Arif Budisusilo.

RSI Surakarta Resmi Luncurkan Layanan BPJS Kesehatan

Adanya layanan BPJS Kesehatan ini bisa meningkatkan pelayanan kepada seluruh pasien RSI Surakarta sesuai prosedur pelayanan yang berlaku.

2 Perempuan Diduga Pelaku Prostusi Online Ditangkap di Indekos Solo

Tim gabungan menangkap dua orang perempuan yang diduga pelaku prostitusi online saat tengah berdua-duaan dengan laki-laki di kamar indekos wilayah Serengan, Solo.

Tengah Malam di Bangunan Tua Rumah Jagal Solo, Serem Lur!

Rumah jagal atau pemotongan hewan di kompleks Kantor DKPP Solo merupakan salah satu bangunan tua dari awal 1900-an yang masih terjaga keasliannya.

Pandemi Belum Berakhir, Tim Gabungan Solo Gencarkan Lagi Razia Masker

Petugas gabungan TNI, Polri, dan Pemkot Solo kembali menggencarkan razia masker untuk mengingatkan masyarakat yang mulai abai menerapkan protokol kesehatan padahal pandemi belum berakhir.

Kasus Covid-19 Wonogiri Naik, Jekek Minta PTM 100 Persen Dievaluasi

Jekek menilai perlu ada strategi baru untuk mencegah penularan Covid-19 varian Omicron di lingkungan satuan pendidikan.

Waduh, Banyak Naskah Kuno Berharga di Mangkunegaran Solo Hampir Rusak

Kondisi naskah-naskah atau manuskrip kuno di perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran Solo hampir rusak sementara upaya penyelamatan terkendala sarpras.

BBWSBS Hitung Lagi Kebutuhan Anggaran Revitalisasi Rawa Jombor

BBWSBS sebelumnya sudah mengusulkan ke Kemen PUPR agar mengalokasikan anggaran Rp68 miliar untuk kegiatan revitalisasi Rawa Jombor pada 2023.

Giliran Soropaten, Mranggen, & Manjungan Klaten Dapat SK Desa Wisata

Tiga desa yang memperoleh SK bupati Klaten tentang desa wisata, yakni Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom; Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom, dan Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen.

Tambah Terus, 200-An Pemulung Mengais Rezeki di TPA Putri Cempo Solo

Jumlah pemulung yang mengais rezeki di antara tumpukan sampah TPA Putri Cempo Mojosongo, Solo, terus bertambah dari tahun ke tahun,

Sibangga Jadi Wadah Polres Sukoharjo Gali Permasalahan Masyarakat

Kapolres menambahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian melainkan juga ada peran masyarakat di dalamnya.

Molor, Proyek 2021 Jalan Watuondo-Pogog Wonogiri Tak Kunjung Rampung

Hingga Januari ini proyek jalan Watuondo, Kecamatan Bulukerto-Pogog, Kecamatan Puhpelem senilai Rp3,985 miliar belum rampung.

Buat yang Mau Wisata Lampion Imlek, Dapat Pesan dari Kapolresta Solo

Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak memberikan sejumlah pesan kepada warga yang ingin berwisata menikmati keindahan lampion Imlek di Pasar Gede dan Balai Kota Solo.

Kasus Naik Lagi, Jekek: Covid-19 Enggak Bisa Ditangkal dengan Akik

Joko Sutopo menegaskan Covid-19 tidak dapat ditangkal hanya dengan akar bahar, akik, atau benda lain yang dianggap memiliki kekuatan tertentu.