<p><strong>Solopos.com, SRAGEN</strong>—Kunjungan kerja (kunker) belasan legislator DPRD Kabupaten Sragen ke Jakarta pada Senin (9/4/2018) dinilai Forum Masyarakat Sragen (Formas) menyalahi tata tertib (tatib) DPRD Sragen. Kunker tersebut dilaksanakan tanpa melewati perencanaan di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sragen.</p><p>Penilaian itu disampaikan Ketua Formas Andang Basuki setelah meminta klarifikasi ke Sekretariat DPRD (Setwan) Sragen, Senin sore. Kedatangan Andang ke DPRD diterima Sekretaris DPRD Sragen Joko Saryono. Dia menanyakan tentang kunker ke Jakarta dengan agenda konsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan dana alokasi khusus (DAK).</p><p>“Saya bertanya alkap [alat kelengkapan] apa yang dipakai? Dari Setwan menjawab tidak tahu. Kegiatan konsultasi itu sudah dibahas di Banmus belum? Ternyata jawabnya tidak ada. Kami mempertanyakan kunker itu. Mestinya sesuai tatib, kegiatan kunker harus dibahas di Banmus dulu. Kunker DPRD ini dilakukan tanpa pembahasan di fraksi atau komisi,” ujarnya.</p><p>Dia melihat kegiatan kunker itu dilakukan tidak sesuai dengan tata tertib DPRD. Dia mengatakan penggunaan APBD itu harus sesuai prosedur yang ada. Kalau kegiatan kunker itu sampai menggunakan APBD, kata dia, maka bisa berpotensi adanya kerugian negara.</p><p>“Saya mendesak kepada Setwan jangan mencairkan anggaran kunker itu daripada bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.</p><p>Kunker itu dilakukan oleh legislator yang tidak masuk dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sragen. Sekretaris DPRD Sragen Joko Saryono mengakui bila kedatangan Formas diterima di ruang kerjanya. Selama ini, Joko menyatakan belum mencairkan anggaran kunker itu.</p><p>“Saya tidak tahu kunker itu pakai alkap apa. Yang saya tahu kunker itu inisiatif pimpinan DPRD. Jadi yang ikut ke Jakarta itu untuk mendampingi pimpinan DPRD. Saya tidak tahu urgensi konsultasi ke Kemenkeu itu. Mungkin soal DAK. Mereka berangkat hari ini [Senin] dan mungkin besok [Selasa (10/4/2018)] sudah pulang,” ujar Joko saat dihubungi <em>Solopos.com</em>, Senin sore.</p><p>Joko menjelaskan kunker itu untuk sementara masih menggunakan uang pribadi masing-masing anggota dan pimpinan DPRD Sragen. Joko pun enggan mencairkan anggaran itu bila memang dianggap menyalahi prosedur. Beberapa legislator lainnya justru tidak tahu menahu tentang kunker itu. Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Suharjo baru tahu ketika dihubungi <em>Solopos.com</em> yang menanyakan tentang kunker itu.</p>
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
