Forkom dan PSB akan laporkan Pemkab Sleman ke KPAI

SLEMAN—Meski pembahasan rencana relokasi gedung sekolah SDN Srunen, Glagaharjo, Cangkringan mulai ada titik temu, Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom) Desa Glagaharjo dan Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) Sleman tetap akan melaporkan Pemkab Sleman ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Tindakan Pemkab menghentikan pengiriman tenaga pengajar ke SD N Srunen jelas melanggar pasal 59, 60, dan 62 UU RI No.23/2002 tentang perlindungan anak yang mengatur kewajiban pemerintah memberikan akses pelayanan pendidikan,” tegas Ketua PSB Sleman, Mika Prastama di halaman DPRD Sleman, Selasa (11/10) siang.

Promosi Alarm Bahaya Partai Hijau di Pemilu 2024

Ketua Forkom Desa Glagaharjo, Barono menambahkan, hingga hari ini pemerintah masih ngotot menganjurkan agar murid SDN Srunen bersekolah di SD darurat di komplek hunian sementara Dusun Banjarsari. Padahal, pemerintah tahu kalau saat ini perekonomian warga masih sulit pascabencana erupsi Merapi.

“Jarak SD darurat dengan Dusun Srunen sekitar 7 km. Biaya antar jemput anak sekolah bagi warga dengan motor 2 tak bisa habis sekitar Rp15 ribu untuk bensin dan uang saku. Terus uangnya dari mana?” kata Barono.

Barono menjelaskan, dalam audiensi warga dengan Pemkab Sleman pada Jumat (16/9) silam, telah diperoleh kesepakatan bahwa relokasi SD N Srunen akan ditempatkan di wilayah Dusun Gading sesuai usulan Pemdes Glagaharjo. “Namun, sampai sekarang belum ada realisasi pembangunannya,” lanjut dia.

Menanggapi hal itu, Sekda Pemkab Sleman Sunartono mengatakan KBM di SD darurat saat ini sudah berjalan lancar.

“Dari total 149 murid, yang hadir sudah sekitar 123 murid atau sekitar 85 persen,” terangnya seusai acara peluncuran susunan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Sleman. Mengenai adanya sejumlah siswa yang pindah sekolah di wilayah Balerante, Klaten, Jateng, Sunartono mempersilakan karena Pemkab tidak berhak melarang warganya sekolah di luar daerah.

Dalam kesempatan itu, Sunartono justru mewanti-wanti para wali murid SD N Srunen agar mewaspadai adanya pihak tertentu yang turut campur dalam persoalan relokasi SDN Srunen demi kepentingan kelompoknya sendiri. “Siapa kelompok itu dan apa kepentingannya, anda pasti sudah tahu. Tidak perlu saya sebutkan di sini,” pungkasnya.(Harian Jogja/Dinda Leo Listy)