SOLOPOS.COM - Ilustrasi anggaran (freepik.com)

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo hanya mengalokasikan Biaya Tak Terduga (BTT) senilai Rp40 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dibandingkan anggaran yang sama tahun ini, nilai itu jauh menurun. BTT 2021 mencapai Rp110 miliar. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan apabila dana senilai itu kurang akan dianggarkan di APBD Perubahan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Ya nanti kalau kurang dianggarkan di [APBD] Perubahan saja. Wong tahun ini dianggarkan Rp110 miliar kan enggak habis semua juga. Kalau diplot semua untuk BTT ya habis. Enggak bisa bangun jalan, bangun sekolah,” katanya kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).

Baca Juga: Kapolresta Solo: Penanganan Kasus Gilang Dilakukan Profesional!

Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, anggaran biaya tak terduga Pemkot Solo tahun ini senilai Rp110 miliar, namun hanya terpakai sekitar Rp70 miliar. Dana tak terpakai bakal masuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani, mengatakan kendati kasus Covid-19 sudah terkendali, Pemkot tetap mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga yang diprediksi terjadi pada tahun depan. Namun, anggaran itu lebih untuk pemulihan ekonomi.

Menyesuaikan Aturan Pemerintah Pusat

“Kami tetap anggarkan, karena enggak yakin pandemi Covid-19 selesai pada 2021. Nah, BTT senilai itu lebih diarahkan ke pemulihan ekonomi. Tetapi, penggunaan anggarannya menyesuaikan aturan pusat. Kami masih mengandalkan BTT untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.

Baca Juga: 2 Siswa SD Muhammadiyah PK Harumkan Nama Solo di Ajang Internasional

Tahun ini, biaya tak terduga Pemkot Solo digunakan untuk kebutuhan sarana prasarana (sarpras) dan tenaga kesehatan penanganan Covid-19 di rumah sakit (RS) dan puskesmas. Juga tempat isolasi terpusat (isoter), tenaga kesehatan untuk vaksinasi, bantuan sosial (bansos) dan lainnya.

Pemkot mengantisipasi lonjakan kasus yang diprediksi terjadi setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru. Selain itu, mewaspadai varian baru Covid-19 yang lebih berbahaya.

“Tahun depan kami akan merampungkan pembangunan Gor Indoor Manahan, kemudian pembangunan sekolah, kami juga akan memindahkan Puskesmas Banyuanyar, jadi bikin bangunan baru. Ada pula pembangunan jalan dan jembatan. Jadi, enggak sepenuhnya untuk penanganan Covid-19. Kami juga masih punya beberapa program lain yang tertunda di 2020 dan 2021,” jelas Ahyani.

Baca Juga: Bikin Merinding, Cerita di Balik 6 Makam Unik yang Tersebar di Soloraya

Sebelumnya persoalan anggaran untuk penanganan Covid-19 juga menjadi sorotan saat agenda pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD Solo 2022. Fraksi PKS DPRD Solo melalui juru bicara, Didik Hermawan, mengapresiasi capaian rasio herd immunity di angka 91,55 persen.

Optimisme

Dengan capaian tersebut memantik optimisme untuk mengurangi beban anggaran penanggulangan pandemi Covid-19. Dengan terkendalinya pandemi, anggaran bisa diarahkan untuk kegiatan lain.

FPKS juga mempertanyakan kebijakan fiskal dalam RAPBD 2022 yang difokuskan pada optimalisasi kemandirian keuangan daerah. Seperti disampaikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dalam pengantar nota keuangan RAPBD 2022, pendapatan asli daerah ditargetkan Rp736 miliar.

Baca Juga: ITS PKU Muhammadiyah Surakarta Gelar Wisuda dengan Prokes Ketat

PAD itu meningkat signifikan dibandingkan dari rencana PAD Solo tahun 2021 sebesar Rp523,1 miliar. FPKS juga mempertanyakan pendapatan transfer dari pusat yang sudah bisa dipastikan.

Dana itu seperti dana alokasi umum (DAU), dana insentif daerah (DID), dana bagi hasil (DBH), serta dana alokasi khusus (DAK). Tak ketinggalan FPKS mempertanyakan apakah ada dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi atau hibah.

Sementara FPDIP DPRD Solo melalui juru bicaranya, Dinar Retna Indrasari, mempertanyakan BTT pada RAPBD 2022 yang hanya Rp40 miliar. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang sama tahun ini yang mencapai Rp110 miliar. FPDIP ingin tahu penurunan alokasi anggaran itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya