SOLOPOS.COM - Ilustrasi (pedulisehati.com)

Bupati Sragen mencoret anggaran untuk pembelian mobdin baru demi memperkuat anggaran infrastruktur.

Solopos.com, SRAGEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen akan memfokuskan anggaran perubahan APBD 2017 untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Berbagai program yang dinilai bisa ditunda akan diundur pelaksanaannya agar anggaran pembangunan infrastruktur bisa lebih dimaksimalkan dalam perubahan APBD 2017. Pernyataan itu disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, saat diwawancarai wartawan, Minggu (18/6/2017) pagi.

Salah satu kegiatan yang dicoret yaitu pengadaan mobil dinas (mobdin) Bupati, Wakil bupati (Wabup), dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD). “Saya coret, termasuk mobdin wabup dan beberapa kepala dinas,” ujar dia saat kegiatan Subuh Keliling di Sidodadi, Masaran.

Yuni, panggilan akrabnya, menjelaskan pekan lalu dia menggelar rapat internal dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sragen. Dalam kesempatan itu TAPD menyampaikan besaran anggaran infrastruktur di APBD perubahan 2017 diproyeksikan hanya di kisaran Rp15 miliar.

Angka tersebut dinilai Yuni sangat kecil dibandingkan kebutuhan anggaran peningkatan jalan di 20 kecamatan. “Intinya urusan infrastruktur jalan jadi prioritas Pemkab. Saya minta agar anggaran infrastruktur bisa maksimal. Kalau hanya Rp15 miliar sangat kurang,” imbuh dia.

Yuni mencontohkan kebutuhan anggaran pengecoran jalan sepanjang satu kilometer membutuhkan Rp2 miliar. Artinya bila anggaran infrastruktur jalan di APBD perubahan 2017 cuma Rp15 miliar, hanya badan jalan sepanjang 7,5 kilometer yang bisa ditingkatkan kondisinya.

“Akhirnya saya teliti satu per satu kegiatannya. Oh ternyata ada penganggaran mobil baru untuk Bupati. Usianya [mobdin bupati] memang sudah tua. Biasanya ganti bupati juga ganti mobil. Jadi mungkin teman-teman prihatin. Tapi saya sampaikan sudahlah, tidak usah beli mobil baru dulu,” kata dia.

Yuni menjelaskan indeks anggaran pembelian mobdin bupati di kisaran Rp700 juta hingga Rp800 juta. Uang itu bisa untuk membeli mobil Toyota Camry atau Toyota Fortuner. Tapi bila uang itu digunakan untuk beli mobil, anggaran infrastruktur sangat minim.

Yuni juga geregetan karena sering disindir pengelola BPJS Kesehatan lantaran cakupan program itu di Sragen masih kurang. Padahal pada 2019 seluruh warga harus masuk asuransi BPJS. Lantaran anggaran akan difokuskan untuk infrastruktur, dia belum bisa memenuhi ketentuan itu.

“Saya sampaikan ini sebagai informasi agar warga tahu, tidak mudah mengatur anggaran. Selain untuk infrastruktur, sektor-sektor lain juga perlu untuk operasional. Yang penting tetap guyub rukun, saestu saiyek saekokapti mendukung progam pemerintah,” ajak Yuni.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya