FLY OVER PALUR: Tanah Galian Sebabkan Saluran Air Mampet

Pekerja sedang beraktivitas di lokasi proyek pembangunan fly over Palur, belum lanma ini. Pelaksanaan proyek ini beberapa kali mengundang keluhan warga karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan. (JIBI/SOLOPOS/Bony Eko W)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Salah satu warga Desa Palur, Andis Haryanto, yang tempat tinggalnya berlokasi di sebelah timur proyek pembangunan jalan layang mengeluhkan bahwa ketika hujan deras beberapa bulan ini, rumahnya selalu tergenang air. “Ketinggian genangan mencapai lebih dari 20 centimeter,” ujar Andis, Jumat (16/11/201). Menurutnya, saat pelaksana proyek pembangunan jalan layang memasang fondasi beton si sebelah timur palang kereta api Palur, tanah hasil penggalian fondasi itu tidak dibuang ke tempat lain, melainkan hanya dibuang dekat saluran air di sisi selatan Jalan Raya Solo-Karanganyar. Akibatnya, ketika hujan tiba, tanah tersebut tidak hayut mengikuti aliran air, melainkan justru menutup saluran air di bawah trotoar.

“Karena salurannya mampat, maka air hujan dari jalan raya tidak bisa masuk ke saluran dan akhirnya menjadi genangan di jalan,” paparnya. Air limbah pembuangan dari rumah tangga, kata dia, juga tidak bisa masuk ke saluran drainase sebab tertutup oleh lumpur pula. Dulu saat pembangunan proyek, lanjut Andis, pihak pelaksana berjanji akan membersihkan tanah sisa galian setelah selesai memasang fondasi. Namun hingga kini pembersihan tanah sisa galian itu tidak dilakukan oleh pelaksana. Ia dan sejumlah warga yang tinggal di sekitar pembangunan proyek fly over, berharap agar pelaksana menepati janjinya. “Kami hanya ingin tanahnya dibuang ke tempat lain. Kalau tidak dibersihkan, bisa merugikan warga sekitar dan pngguna jalan saat hujan turun,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Palur, Samidin, mengatakan menurut informasi yang didapatya, saat ini pembangunan fly over ditunda pembangunannya dan baru akan dilanjutkan kembali pada April 2013 mendatang. Proyek tersebut, kata dia, pelaksanaannya langsung dari pemerintah pusat sehingga pihak desa tidak terlalu banyak mengetahui soal perkembangan pembangunannya.