Filosofi Busana Sasak NTB yang Dipakai Jokowi di Sidang MPR 2019

Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju adat Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB), saat membacakan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2019). Baju adat berwarna kuning keemasan tersebut tampak sangat mencolok.

Dihimpun dari berbagai sumber, pakaian adat Suku Sasak NTB yang dikenakan Presiden Jokowi sarat makna filosofis. Pakaian adat pria Suku Sasak itu disebut dengan nama pegon. Pegon berbentuk seperti jas itu merupakan wujud akulturasi budaya Jawa, Eropa, dan Nusa Tenggara Barat. Busana tersebut melambangkan keagungan dan kesopanan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pegon biasanya berwarna hitam polos dengan modifikasi di bagian belakang sebagai tempat menyelipkan keris. Pegon diberi aksesori berupa kain songket berbenang emas di bagian pinggang. Ikat pinggang tersebut dikenal dengan nama leang.

Sebagai tambahan, si pemakai pegon biasanya mengenakan ikat kepala khas Suku Sasak seperti pria Bali. Ikat kepala itu disebut dengan nama sapuq atau sapuk. Sapuq terbuat dari bahan kain batik, pelung, maupun songket.

Ikat kepala khas Suku Sasak itu melambangkan kejantanan yang berfungsi menjaga pikiran pemakainya dari berbagai hal kotor. Sementara ikat kepala yang dikenakan Jokowi melambangkan penghormatan kepada Tuhan.

Biasanya, pakaian Suku Sasak dipadukan dengan bawahan berupa kain songket berwarna cerah. Tapi, kali ini Presiden Jokowi memilih kain songket berwarna gelap yang ada aksen emas. Warnanya senada dengan sapuq yang dikenakannya.

Menurut adat Suku Sasak, pegon dipakai dengan selendang umbak oleh para tetua. Selendang ini melambangkan kebijakan dan kasih sayang si pemakai. Selendang tersebut dibuat dengan ritual khusus Suku Sasak.

Namun, Presiden Jokowi tidak memakai selendang umbak tersebut. Dia hanya menyelipkan keris kecil di dada dan gantungan rantai di kantung untuk melengkapi penampilannya di Sidang MPR 2019.

Dikutip dari Detik, Presiden Jokowi dalam pidatonya meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara ini telah beberapa kali dibahas. Presiden Jokowi menilai ibu kota negara merupakan representasi kemajuan bangsa. Selain itu, pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk pemerataan ekonomi.