SOLOPOS.COM - Polisi membubarkan pawai peringatan hak-hak LGBT, di Istanbul Turki, Minggu (28/6/2015). (JIBI/Solopos/Reuters/Huseyin Aldemir)

Fenomena LGBT di Indonesia terus menjadi perdebatan, apalagi seiring munculnya proyek bantuan untuk LGBT di Indonesia dari UNDP.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menganggap perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dinilai sebagai masalah pribadi sehingga tak perlu dijadikan persoalan besar. Karena itu, lembaga internasional diminta tak terlalu jauh melakukan intervensi.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, termasuk kelompok LGBT. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi hak-hak warga dan tak perlu mempersoalkan perilaku itu lebih jauh.

“Artinya itu kan masalah pribadi, Wapres juga kasih arahan, masalah pribadi sudahlah tak usah dihebohkan, kan memang sudah ada,” ucapnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (16/2/2016).

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengungkapkan pemerintah akan meminta United Nation Development Program (UNDP) agar tak terlalu jauh melakukan intervensi melalui dukungan dana. “Ya kami akan minta pada UNDP misalnya jangan terlalu jauhlah,” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan terkait upaya menghindari propaganda penyebaran perilaku LGBT.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui perilaku kelompok LGBT bersifat pribadi dan merupakan hal yang lumrah terjadi. Persoalannya, kesalahan terjadi jika timbul gerakan untuk mempengaruhi orang lain, apalagi meresmikan perkawinan.

Merespons bantuan dana UNDP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) meminta UNDP Indonesia agar menjelaskan bantuan yang dimaksud. Namun lembaga mengaku tak mengetahui adanya aliran dana ke Indonesia. “UNDP yang di sini tidak tahu, itu UNDP Thailand yang punya proyek dan diminta untuk tidak melanjutkan proyek,” ujar JK.

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan, UNDP mengucurkan dana sebesar US$8 juta atau sekitar Rp108 miliar yang diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan komunitas LGBT di Indonesia, Tiongkok, Filipina, dan Thailand.

Dalam situs resmi UNDP disebutkan tujuan dari proyek kemitraan regional yang berlangsung selama tiga tahun ini, untuk mendukung kaum LGBT mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan untuk melaporkan pelanggaran HAM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya