Tutup Iklan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018). (Antara/ICom/AM IMF-WBG - M Agung Rajasa)

Solopos.com, JAKARTA -- APBN 2019 mengalami defisit mencapai Rp54,61 triliun atau 0,34% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) hingga akhir Februari 2019. Defisit tersebut merupakan selisih dari -negara-2018-melampaui-apbn-sulit-terulang-tahun-depan" target="_blank" rel="noopener">penerimaan negara senilai Rp217,21 triliun dengan belanja negara senilai Rp271,83 triliun.

Defisit itu mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan defisit fiskal periode yang sama pada 2018 senilai Rp48,3 triliun. "Kita masih akan tetap konsisten mengelola defisit anggaran di bawah 2% dan menjaga keseimbangan primer untuk semakin mendekati balance," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Sampai akhir Februari 2019, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sudah menyentuh Rp197,56 triliun atau sekitar 66,7% total pagu pembiayaan di dalam APBN 2019. Realisasi pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan utang senilai Rp198,37 triliun, pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum senilai Rp2 triliun dan pemberian pinjaman senilai Rp1,20 triliun.

Pembiayaan utang terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (neto) senilai Rp197,10 triliun dan pinjaman (neto) senilai Rp1,27 triliun. Dirinya mengungkapkan pemerintah menerapkan strategi frontloading, yaitu dengan menumpuk pembiayaan di awal tahun -primer-apbn-2018-surplus-pertama-sejak-2011-sri-mulyani-bangga" target="_blank" rel="noopener">anggaran. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengantisipasi resiko kenaikan suku bunga yang berlanjut.

"Sejauh ini kami merealisikan pembiayaan yang cukup agresif, karena mengantisipasi kenaikan suku bunga. Kami mengambil kesempatan saat situasi market cukup positif dengan melakukan frontloading," ujarnya.

Dalam periode yang sama, dirinya mengungkapkan nilai defisit keseimbangan primer tercatat senilai Rp20,56 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengungkapkan pemerintah menerbitkan surat utang global di periode awal tahun untuk menghindari resiko pengeringan likuiditas di dalam negeri.

"Kami menerbitkan SBN valas pun di awal tahun agar tidak berdampak negatif terhadap likuiditas di dalam negeri," ujarnya.

Salah satu SBN yang diterbitkan pemerintah pada awal 2019 merupakan green sukuk global dengan total penerbitan senilai US$2 miliar. Strategi frontloading yang dilakukan pemerintah untuk penerbitan SBN mempengaruhi besaran utang pemerintah yang sekarang menyentuh Rp4.566,26 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat menjadi sebesar 30,33% sampai akhir Februari 2018.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten