FATWA MUI : Akhirnya MUI Resmi Dukung Program Imunisasi

Fatwa MUI mengenai imunisasi akhirnya keluar.

Solopos.com, JAKARTA — Program imunisasi pemerintah akhirnya didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI mengenai imunisasi akhirnya meluncur.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

MUI resmi mendukung program imunisasi di Indonesia. Hal ini dicantumkan dalam fatwa MUI No. 4 tahun 2016 tentang Imunisasi yang ditetapkan pada 23 Januari 2016.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya gejala penolakan pemberian vaksin lewat imunisasi kian merebak termasuk di Kota Solo. Banyak masyarakat yang enggan divaksin lantaran tidak adanya jaminan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Solo ini berbatasan dengan daerah lain yang rapor imunisasinya merah. Sekarang ini gejala penolakannya semakin marak,” terang Efi Setyowati Pertiwi, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota Solo, ketika ditemui wartawan selepas kegiatan pemberian vaksin campak gratis bersama Ronald McDonald House Charities Peduli Jawa-Bali-Lombok dan Accor Hotel Solo di Mc Donald Slamet Riyadi, Kamis (3/9/2015).

Efi menuturkan beberapa faktor yang menyebabkan semakin merosotnya partisipasi warga untuk imunisasi antara lain karena belum adanya sertifikat halal vaksin dari MUI, kesibukan orangtua, serta ketidakpercayaan sejumlah orangtua pada fasilitas kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.

Dalam siaran pers Sehat Negeriku yang diunggah Kementerian Kesehatan, Fatwa MUI menyatakan, ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit. Salah satu caranya yaitu dengan imunisasi.

“Imunisasi adalah tindakan medis yang bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan dan kematian,” tulis MUI dalam fatwa tersebut sebagaimana ditulis Liputan6.com, Senin (22/2/2016).

Fatwa MUI memberikan tujuh rekomendasi. Poin terakhir menyebutkan orang tua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi.

Indonesia dan negara-negara South East Asia Region (SEARO) sebenarnya telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio pada Maret 2014. Namun pemerintah berharap program ini dapat dilaksanakan menyeluruh untuk mewujudkan dunia bebas polio (The Polio Eradication and Endgame Strategic Plan) pada 2020.

Dua tahun lalu, tepatnya Maret 2014, Indonesia bersama dengan negara-negara South East Asia Region (SEARO) berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio. Status ini perlu dipertahankan. Oleh karena itu perlu komitmen seluruh negara untuk bersama melakukan upaya pelaksanaan tahapan kegiatan guna mewujudkan dunia bebas polio pada tahun 2020.

Direktur Surveil dan Karantina Kesehatan Kemkes dr. Jane Soepardi mengatakan, Pemerintah menargetkan minimal 95 persen anak di bawah 5 tahun (0 – 59 bulan) di seluruh Indonesia mendapat imunisasi polio melalui PIN Polio 2016. “Kegiatan imunisasi akan berlangsung pada 8 – 15 Maret 2016. PIN Polio ini bertujuan memberikan perlindungan optimal dari penyakit polio,” ungkapnya.