Fasilitas untuk Difabel di Kabupaten Inklusi Ternyata Masih Memprihatinkan

Fasilitas untuk difabel masih perlu dibenahi.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Berbagai fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas alias difabel perlu diadakan, karena dinilai saat ini masih kurang. Kalau pun udah ada kondisinya belum maksimal.

Promosi Championship Series, Format Aneh di Liga 1 2023/2024

Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul Hardiyo mengatakan fasilitas untuk difabel tersebut perlu diadakan. “Perlu diadakan, bukan hanya ditingkatkan karena rata-rata masih belum ada fasilitas untuk difabel di tempat pelayanan publik,” katanya, Sabtu (17/3/2018).

Dia berharap fasilitas difabel tersebut diperhatikan mulai dari pelayanan publik yang bawah, seperti di balai desa. Berbagai hal ia soroti untuk keperluan difabel masih belum terpenuhi. Mulai dari pintu yang sempit, tidak adanya ramp, kamar mandi yang masih sempit, dan kebutuhan lainnya. “Kami berharap fasilitas pelayanan publik ya diperbaiki untuk difabel, seperti ramp, kamar mandi yang menyesuaikan difabel, meja pelayanan yang tidak terlalu tinggi agar mudah yang menggunakan kursi roda, dan lainnya,”ujar Hardiyo.

Selain fasilitas pelayanan publik Hardiyo juga mengatakan banyak kalangan disabilitas yang kesulitan untuk beraktifitas di sekolah umum, meski sudah berstatus ramah difabel. Berdasarkan data dari Forum Komunikasi Disabilitas, Gunungkidul, Sekolah Dasar yang sudah menyatakan diri sebagai sekolah inklusi atau ramah difabel, kurang lebih 200 sekolah. “Tetapi dari dua ratus sekolah tersebut belum semuanya memiliki fasilitas standar, bagi difabel,” tutur dia.

Hal tersebut menurutnya dapat dilihat mulai dari sarana bagi pengguna kursi roda sudah ada, tetapi tidak layak, landasan dinilai masih curam, sehingga menyulitkan bagi pengguna kursi roda. Kamar mandi juga masih sempit. “Padahal kedua hal tersebut sangat penting bagi kaum difabel supaya merasa nyaman sekolah di sekolahan umum,” katanya.

Selain dari fasilitas fisik, dia juga menyoroti tenaga pendidik yang juga belum memahami kebutuhan siswa difabel. Hardiyo mengatakan, ada beberapa siswa tuna rungu yang kesulitan menerima ilmu, karena tenaga pendidik tidak menguasai bahasa isyarat.

“Kami hanya bisa berharap pemerintah memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi kaum difabel, memberikan tenaga pendidikan yang mampu memahami siswa difabel, khususnya di sekolah yang sudah menyatakan inklusi. Selain itu kaum difabel juga sangat berharap sekolah inklusi tidak hanya di tingkat SD, tetapi diseluruh tingkatan SMA atau SMK,” kata Hardiyo.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Gunungkidul, Bahron Rosyid, mengatakan untuk bangunan yang baru, menurutnya sudah ramah terhadap penyandang disabilitas. “Sejak ditetapkan sebagai kabupten inklusi, bagunan sekolah maupun kantor yang baru mencoba menyesuaikan itu [kebutuhan penyandang difabel],” katanya.

Namun dia juga mengatakan memang untuk bangunan yang lama beberapa perlu dibenahi, untuk lebih maksimal lagi fasilitas untuk penyandang difabel itu. Beberapa hal yang ia perhatikan juga terkait akses jalan, toilet. “Ya kedepan kami usahakan pasti lebih baik lagi,” katanya.