Fantastis! PPATK Sebut ACT Himpun Dana Donasi Rp1 Triliun per Tahun

PPATK membeberkan bahwa himpunan dana donasi yang dikelola yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mencapai Rp1 triliun per tahun.

 Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (tengah). (Bisnis/Lukman Nur Hakim)

SOLOPOS.COM - Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (tengah). (Bisnis/Lukman Nur Hakim)

Solopos.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan bahwa himpunan dana donasi yang dikelola yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mencapai Rp1 triliun per tahun.

PPATK menemukan hal itu setelah memantau ACT sejak 2018. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan pemantauan dan analis tersebut dilakukan terhadap penghimpunan dana publik. Dasarnya Peraturan Presiden (Perpres) No.18/2017.

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

“Peraturan telah jelas mengatur setiap lembaga atau organisasi masyarakat [ormas] yang melakukan penghimpunan dan penyaluran sumbangan untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dan harus dikelola secara akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2022).

Ivan juga membeberkan himpunan dana donasi yang dikelola ACT mencapai Rp1 triliun per tahun. Dana donasi tersebut, sambungnya, tidak langsung disalurkan kepada penerima, tetapi dikelola secara bisnis.

“Jadi kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” ungkap Ivan.

Baca Juga : Wow! Segini Gaji Presiden ACT, Bisa Beli 1 Unit Mobil Tiap Gajian

Diberitakan sebelumnya, ACT diduga melakukan penyelewengan dana donasi, salah satunya untuk memenuhi gaya hidup mewah para petinggi melalui gaji fantastis dan sejumlah fasilitas lainnya.

Berdasarkan hasil investigasi Tempo, gaji Presiden ACT diduga mencapai Rp250 juta per bulan. Kemudian pejabat Senior Vice President menerima Rp200 juta, Vice President dibayar Rp80 juta, dan Direktur Eksekutif mendapat Rp50 juta.

Para petinggi yayasan ini juga menerima fasilitas kendaraan dinas kategori menengah ke atas, seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Mitsubishi Pajero Sport.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Sudah Dipantau Sejak 2018, PPATK: ACT Kelola Dana Donasi Secara Bisnis

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin: Jaksa Penerima Suap Langsung Dipidana!

      Beberapa hari sebelumnya, seorang jaksa di Semarang, Jawa Tengah dituding memeras seorang pengusaha.

      Datangi Pengungsi, Rizky Billar dan Lesty Kejora Doakan Korban Gempa Cianjur

      Kedatangan Rizky Billar dan istrinya itu diunggah di salah satu akun Instagram resmi Pemkab Cianjur, @diskominfocianjur.

      5 Pengungsi Korban Gempa Cianjur Alami Gangguan Jiwa

      Kelima pengungsi yang mengalami gangguan jiwa tersebut dalam penanganan serius tim dari Kementerian Kesehatan.

      Cerita Ndan Bhabin Soal Kesederhanaan Ayahnya yang Polisi Berpangkat Rendah

      Menurut Ndan Bhabin, ayahnya seorang polisi berpangkat rendah yang menjaga moralitas.

      Pak Ndan Bhabin Hadir di Podcast Deddy Corbuzier, Warganet Banjiri Pujian

      Ribuan komentar positif membanjiri kanal Youtube Deddy Corbuzier dengan 19,7 juta pengikut tersebut.

      Pemerintah Terbitkan SE Kepala Daerah agar Bantu Korban Gempa Cianjur

      Pemberian bantuan untuk korban bencana Cianjur itu menyesuaikan keuangan daerah masing-masing.

      Gempa Cianjur Melemah, Korban Meninggal Tercatat 327 Jiwa

      Berdasarkan data terbaru korban meninggal akibat gempa Cianjur mencapai 327 jiwa.

      Innalillahi, Bocah Kakak Beradik di Pamekasan Tenggelam di Sungai

      Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan berhasil mengevakuasi jasad kakak beradik tersebut sekitar pukul 11.00 WIB.

      Ferdy Sambo Menyesal Banyak Polisi Jadi Korban Kebohongannya

      Ferdy Sambo meminta maaf karena sudah memberikan keterangan yang tidak benar pada awal penyidikan dan pada sidang kode etik.

      Satu Lagi Korban Helikopter Jatuh Ditemukan, Copilot Briptu M Lasminto

      Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan satu orang jenazah yang ditemukan, Selasa (29/11/2022), adalah Briptu M. Lasminto yang merupakan copilot helikopter P-1103.

      Sambo Vs Kabareskrim, Ismail Bolong Menghilang Bak Ditelan Bumi

      Ismail Bolong seharusnya diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus setoran uang tambang ilegal di Kalimantan Timur.

      Veronica, Istri Yudo Margono Ternyata Seorang Perwira Polri Berpangkat AKBP

      Berdasarkan informasi, Vero Yudo Margono saat ini berdinas di Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Mabes Polri.

      Ferdy Sambo: Kabareskrim Sudah Diperiksa dan Dilaporkan Terlibat Tambang Ilegal

      Sambo menegaskan tim Propam Polri sudah memeriksa Agus Andrianto terkait pengakuan setoran uang Rp6 miliar dari mantan anggota Polri, Ismail Bolong.

      Gibran Cuit Tambang Ilegal Ngeri, Menteri ESDM Langsung Kirim Tim ke Klaten

      Melky Nahar membenarkan cuitan Gibran terkait dengan dugaan adanya individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk membekingi kegiatan tambang ilegal di sejumlah daerah.

      DPR Bantah Kabar BUMN Danai Proposal Rp100 Miliar untuk Acara Nusantara Bersatu

      Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, membantah tudingan mantan Sekjen Projo, Guntur Siregar, bahwa BUMN terlibat dalam kabar proposal Rp100 miliar untuk acara Nusantara Bersatu.

      Peringati Hari Korpri 2022, PNS Minta Uang Pensiun Jadi Rp1 Miliar

      Pada peringatan Hari Korpri 2022, Selasa (29/11/2022), kali ini PNS meminta agar skema uang pensiun PNS segera diubah.