Tutup Iklan
Luthfi Shobri Marzuqi/Istimewa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (23/4/2019). Esai ini karya Luthfi Shobri Marzuqi, mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah luthfism184@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Beberapa hari yang lalu bangsa ini berhasil melaksanakan hajatan penting tiap lima tahun sekali. Pemilihan umum yang dilaksanakan pada 17 April 2019 berhasil terlaksana dengan citra sukses dan damai. Demikian menurut informasi beberapa media daring/mainstream.

Partisipasi pemilih diyakini meningkat dari yang ditargetkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni dari 77,5% menjadi sekitar 80%. Berbagai pujian dilontarkan oleh tokoh-tokoh nasional dan internasional. Terciptalah citra sukses dan damai.

Pada sore hari setelah penghitungan cepat (quick count) perolehan suara dilakasanakan oleh beberapa lembaga survei kemudian muncul angka-angka hasil penghitungan dan setiap kubu hingga saat ini membuat suasana menjadi panas lagi.

Perolehan suara versi penghitungan cepat beragam pihak yang berbeda memunculkan drama saling klaim kebenaran hasil penghitungan. Ini menjadi wajah lain dari kesuksesan dan kedamaian pelaksanaan pemilihan umum kali ini.

Drama saling klaim ini pun turun isunya hingga ke masyarakat pendukung pada tingkat bawah/umum. Semua pihak merasa yang paling benar dan menunjuk pihak yang berbeda sebagai yang salah. Istilah yang dipopulerkan Ralph Keyes pada 2004 dan dipakai kali pertama oleh dramawan Steve Tesich dalam esai yang terbit di majalah The Nation pada 1992 mengemuka, yaitu post-truth, pasca-kebenaran.

Klaim Kebenaran

Seperti itulah yang terjadi pada peristiwa ini. Tiap-tiap pihak saling klaim kebenaran. Fakta bisa dibuat berdasarkan kepentingan. Fenomena fakta yang bisa dibuat merupakan dampak rekayasa inteligensia dan Internet of thing sebagai penggerak sekaligus penghubung kehidupan manusia.

Contoh di lingkup masyarakat yang terjadi ialah interaksi sosial menjadi tanpa batas oleh karena kemudahan akses Internet. Di ranah politik, kini gerakan-gerakan berbasis media sosial muncul dengan mengusung ideologi politik tertentu.

Apa yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini adalah dampak negatif daripada itu akibat kemudahan penyebaran informasi. Ini mengakibatkan maraklah kabar bohong. Kemudahan mendapat informasi dari Internet menimbulkan akal yang terdisrupsi.

Hal inilah yang terjadi pada peristiwa beberapa hari belakangan ini. Suasana panas di media sosial dan polarisasi yang terjadi di masyarakat oleh karena perbedaan pilihan politik sejatinya terjadi lima tahun terakhir ini.

Pro dan kontra hampir setiap hari terjadi mulai dari tingkat elite hingga tingkat bawah. Masyarakat yang pro terhadap pemerintah selama lima tahun terakhir ini senantiasa mendukung segala kebijakan yang diarahkan dan kadang mendiskreditkan yang kontra sebagai pihak yang salah.

Sebaliknya, masyarakat yang kontra terhadap pemerintah selama lima tahun terakhir ini selalu menuntut perubahan karena menganggap setiap yang telah dikerjakan pemerintah sebagai sebuah kesalahan dan keburukan. Tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran.

Karakteristik Psikologis

Dalam teori psikologi komunikasi, dipahami bahwa komunikasi massa memiliki karakteristik psikologis yang khas. Terlihat dari setelah penyaringan arus informasi, umpan balik diberikan apabila informasinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh indra.

Hal ini dijelaskan pula melalui riwayat Indonesia yang ditulis Tan Malaka, yakni sejak dulu Indonesia memang penuh dengan dongeng-dongeng dan karangan yang menceritakan beragam keindahan dan kegemilangan maupun sebaliknya, supaya hati si pendengar tertarik (Aksi Massa, halaman 20).

Keadaan masyarakat yang terbelah, baik pro maupun kontra, merupakan perwujudan fanatisme berdasarkan ketertarikan hati berbasis informasi yang diterima. Di satu sisi kehadiran fanatisme yang berbeda ini bisa saja baik karena memberikan peluang untuk melegitimasi maupun mengkritik kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, fanatisme yang berlebih juga dapat berdampak pada kematian akal sehat karena menganggap semua hal yang diidolakan adalah benar sedang di luar itu adalah salah.     Sikap yang perlu diambil pasca-pemilihan umum yang sudah berlangsung adalah keterbukaan akal sehat.

Harus disadari bahwa orang-orang yang terpilih nanti adalah wakil rakyat dan pemimpin rakyat. Mereka berhak melegitimasi diri mereka supaya tumbuh kepercayaan masyarakat untuk keberlangsungan visi dan misi.

Bukan Barang Baru

Mereka harus dikritik apabila dalam laku pemerintahan  melakukan kesalahan. Kritik itu bisa dengan solusi atau tanpa solusi. Kritik tanpa solusi tidak masalah asalkan memiliki dasar yang jelas dan akurat.

Sejak Indonesia terbebas dari belenggu kolonialisme Barat dan menyatakan merdeka pada 1945, kebijakan yang dibuat pemerintah selalu mendapat stigma dari masyarakat. Soekarno sebagai presiden pertama sekaligus penguasa era Orde Lama memiliki kelebihan dan kelemahan.

Soeharto sebagai pengganti sekaligus penguasa era Orde Baru pun begitu, memiliki kelebihan dan kelemahan dalam pemerintahan. Berlanjut ke masa-masa selanjutnya. Sekalipun pada periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono muncul berbagai anggapan yang sama apabila dilihat secara objektif.

Pihak yang pro dan pihak yang kontra hadir pada tiap-tiap masa tersebut. Perbedaan pilihan politik pada masa sekarang sejatinya bukanlah barang baru apabila dilihat dari pengalaman Indonesia. Perbedaan memang diperlukan sebagai alat penyeimbang antara rakyat dan wakil rakyat/ pemerintah.

Tentu perbedaan tersebut harus diatur agar tidak kebablasan, tidak keluar dari akal sehat, jangan sampai menyebabkan terbelahnya masyarakat. Suasana panas yang terjadi di media sosial sebagai dampak perbedaan tentang apa yang dianggap benar kiranya perlu disikapi dengan melihat pengalaman masa lalu dan diselesaikan dengan pemikiran terbuka.

Pemerintah hari ini dan pemerintah yang akan berkuasa sebagai hasil pemilihan umum 2019 memiliki pekerjaan besar untuk mengatasi permasalahan ini: perbaikan kualitas manusia Indonesia. Pembinaan terkait ketersediaan informasi yang melimpah harus dibarengi pengetahuan masyarakat dalam memilah dan memilih informasi.

Saringlah informasi sebelum berbagi informasi sehingga permasalahan mendasar mengenai pro dan kontra yang mengarah sampai di luar akal sehat yang berdampak negatif dapat berkurang atau bahkan dicegah dan dihilangkan.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten