Fahri Hamzah (Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso)

Solopos.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memutuskan menjadikan revisi Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai -m-syarif-pemerintah-dpr-berkonspirasi-lemahkan-kpk-diam-diam" target="_blank" rel="noopener">RUU inisiatif DPR. Pembahasan kembali dimulai setelah ditunda selama dua tahun.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa UU yang mengatur tentang KPK menjadi persoalan sejak lama. Permintaan revisi, katanya, datang dari banyak pihak, termasuk pimpinan KPK dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Termasuk dan terutama dari pimpinan KPK dan orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Fahri menjelaskan bahwa pernah menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi. Saat itu salah satu pembahasannya terkait revisi.

“-revisi-uu-kpk-jokowi-hanya-bilang-tak-tahu" target="_blank" rel="noopener">Presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK sesuai dengan permintaan banyak pihak. Termasuk pimpinan KPK, para akademisi, dan sebagainya,” jelasnya.

Permasalahan yang tidak diatur dalam UU KPK saat ini, kata Fahri, adalah tidak adanya dewan pengawas. DPR selalu menganggap lembaga yang memiliki kewenangan besar seperti KPK harus memiliki pemantau.

Kemudian, lanjutnya, KPK tidak bisa mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3). Bagi Fahri, tidak ada manusia yang sempurna sehingga bisa saja melakukan kesalahan dalam bertugas.

“Ketika dia keliru, dia keluarkan SP3 sebagai koreksi atas ketidakmampuannya untuk menemukan kesalahan orang. Bukannya orang itu malah terpaksa disalah-salahkan, dipaksa bersalah hanya karena KPK tidak boleh keluarkan SP3,” ucapnya.

Klaim Fahri bahwa pimpinan KPK termasuk pihak yang meminta revisi UU KPK sangat berbeda dari sikap pimpinan KPK. Tak lama setelah DPR mengetok palu mengajukan revisi UU KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan saat ini -rahardjo-kpk-di-ujung-tanduk" target="_blank" rel="noopener">lembaganya berada di ujung tanduk. Keresahan Agus itu terkait 10 nama calon pimpinan KPK yang disetor Presiden Jokowi ke DPR serta revisi Undang-Undang (UU) KPK yang berpotensi memangkas kewenangan lembaga antirasuah.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab, semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," Agus saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten