Fadli Zon Sindir Pangdam Jaya Menang Perang Baliho
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen Dudung Abdurachman mengecek kesiapan pasukan di Monumen Nasional (Munas) Jakatya, Jumat (20/11/2020). (Bisnis-Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Ibu kota Jakarta tengah diramaikan pergunjingan hangat akibat ulah Tentra Nasional Indonesia yang memerangi Rizieq Syihab dengan menurunkan paksa spanduk dan baliho yang dipasang pendukung pimpinan Front Pembela Islam itu.  Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyindir aksi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebagai kemenangan TNI dalam perang baliho.

Menurut Pangdam Jaya Dudung Abdurachman, sampai saat ini, kurang lebih sudah ada sekitar 900 spanduk dan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab yang dicopot TNI. Atas pengakuan itu, Fadli pun mencuit di akun @fadlizon, Selasa (24/11/2020).

Menurut Fadli Zon, Pangdam Jaya bakal dikenang publik sebagai orang yang berhasil memenangkan perang baliho. Alasannya, Dudung sejauh ini berhasil menumpas 900 baliho. Tak lupa, dalam cuitannya Fadli Zon menyertakan tagar #TheBalihoWar.

Celupkan Kepala Anak ke Ember, Mama Muda di Tangerang Viral

Diberitakan sebelumnya, menurut Dudung, saat ini pihaknya seperti sedang melakukan "penyerangan" terhadap baliho itu. "Kalau istilah dalam dasar-dasar serangan, itu momentum serangan jangan sampai terhenti. Jadi terus kami lanjutkan tugas ini," ujar Dudung berteori ala militer di Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

LG Patenkan Laptop Masa Depan, Layar Bisa Digulung Bak Kertas

Menurut Dudung, pencopotan spanduk dan baliho itu penting dan untuk kepentingan rakyat khususnya di Jakarta. Ia mengatakan sampai saat ini kurang lebih sudah ada sekitar 900 spanduk dan baliho Imam Besar FPI itu yang dicopot TNI.

"Di DKI masih berlanjut momentum serangan, jangan berhenti, masih banyak [yang perlu dicopot]," ujar Dudung.

Bukan saja dari Fadli Zon, langkah Pangdam Jaya Dudung Abdurachman itu menuai banyak kritik. Maklum saja, tugas TNI mestinya adalah menjaga kedaulatan negara dan bukan menurunkan media promosi. Tugas itu mestinya cukup dilakukan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta, atau setinggi-tingginya polisi seandainya aparatur penegak perda dan kebijakan kepla daerah memang kewalahan.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom