Solopos.com, JAKARTA–Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui memang ada perjanjian politik antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno terkait Pilkada 2017.
Fadli menyatakan sebagai orang yang menulis rancangan perjanjian itu yang dibuat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.
Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran
“Ya kan ada beberapa yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraf [membuat draf] perjanjian untuk Pilkada DKI [2017],” ujar Fadli saat dijumpai di Kantor DPP Partai Gerindra, Senin (6/2/2023).
Dia mengatakan ada beberapa isi perjanjian terkait keuangan. Namun, menurut Fadli yang lebih tahu adalah Sandiaga Uno.
Ketika dimintai keterangan mengenai kebenaran apakah ada perjanjian utang piutang senilai Rp50 miliar antara Anies dan Sandi, Fadli juga tak mau menjawab.
Dia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Sandiaga Uno.
“Ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tanya Pak Sandiaga,” ucapnya.
Fadli menyebut ada tujuh poin dalam draf perjanjian itu. Dia tak mau mengungkapkan apa saja tujuh poin tersebut.
“Ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada,” ulas Fadli.
Sementara itu, Sandiaga Uno yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) belum mau berbicara banyak terkait utang piutang senilai Rp50 miliar antara dirinya dengan Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sandi mengaku belum membaca pernyataan pihak yang menyebut soal utang piutang antara dirinya dengan Anies sehingga memilih tutup mulut.
“Saya baca dulu, belum bisa kasih statement [pernyataan],” ujar Sandi saat ditemui usai acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin.
Respons Partai Demokrat
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai isu utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno senilai Rp50 miliar untuk menjatuhkan citra Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“[Isu utang-piutang] bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies,” ujar Benny.
Dia melanjutkan masih banyak isu yang sengaja disebarkan pihak lawan untuk menyerang Anies. Dia mencontohkan Anies sudah pernah diserang isu korupsi Formula E, gagal mengurus DKI Jakarta, dan kini isu utang piutang.
Benny merasa serangan-serangan kepada Anies itu sudah wajar dalam demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada batasannya.
Menurutnya, para lawan hanya cemas dengan sosok Anies yang kini sudah memegang tiket untuk maju Pilpres 2024. Tiket itu diperoleh setelah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan mendukung Anies menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
“Menurut saya dari segi psikologi politik, itu [isu-isu mengenai Anies] adalah gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan,” ucap anggota Komisi III DPR itu.
Benny mengklaim banyak tokoh atau orang-orang yang berkuasa takut dengan sosok Anies karena komitmennya untuk memberantas korupsi dan penguatan hukum.
“Mereka tahu karena itu mereka tidak menginginkan ini terjadi. Mulai cemas dan mulai menjagokan boneka-bonekanya ya kan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang dahulu merupakan tim sukses pemenangan Anies-Sandi untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 menyatakan ada perjanjian utang antara pasangan itu senilai Rp50 miliar.
Dia menyebut Anies saat itu meminjam uang kepada Sandi agar logistik kampanye mereka pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tetap berjalan.
“Itu memang waktu putaran pertama ya. Logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya,” ungkap Erwin saat menjadi narasumber podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Unconsored, Sabtu (4/2/2023).
Liaison officer (LO) atau naradamping Anies, Sudirman Said, belum merespons terkait pernyataan Erwin itu. Sebelumnya Sudirman Said sudah mengakui Anies dan Sandi sempat menandatangani perjanjian utang piutang sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski begitu, dia tak mengungkapkan jumlah nominalnya.
“Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi,” ungkap Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Senin (30/1/2023) malam.
Menurutnya, saat itu Anies sempat tak mempunyai uang untuk membiayai kampanye. Akhirnya, Anies membuat perjanjian utang piutang dengan Sandi.
“Dalam perjanjian itu antara lain ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya,” ungkap Sudirman.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
