Solopos.com, SOLO–Ketua DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyebut ada sinyalemen untuk menjerumuskan atau njlomprongke Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dalam lahirnya kebijakan menaikkan NJOP dan PBB tahun 2023.
Kebijakan tidak populis itu, menurut dia, juga patut diduga sebagai upaya untuk membusukkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 yang menguasai 30 kursi dari 45 kursi DPRD Solo. Pendapat itu dia sampaikan saat diwawancara wartawan di Warung Girly Corneng Pucangsawit, Jebres, Rabu (8/2/2023) siang.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Saya menilai [kebijakan menaikkan NJOP dan PBB], satu, njlomprongke Wali Kota, karena melanggar Perda APBD 2023. Kedua, melakukan pembusukan terhadap PDI Perjuangan,” ungkap dia.
Rudy panggilan akrabnya, mendapat informasi, ada pejabat Bapenda Solo yang ngotot kebijakan itu dijalankan. Dia meminta agar pejabat bersangkutan dievaluasi.
“Menurut informasi, yang ngotot adalah Sekretaris [Bapenda Solo], ya itu mesti dievaluasi. Kalau konsultan kan dari pihak ketiga kok. Kalau Mas Wali Kota enggak menyetujui, Bapenda enggak menyetujui kan enggak jalan juga,” imbuh dia penuh semangat.
Namun, Rudy tidak tahu motif atau tujuan dari upaya menjerumuskan Gibran dan membusukkan PDIP itu. Yang jelas dia merasa harus bersikap keras terkait kebijakan kenaikan PBB yang ugal-ugalan karena ada gelagat tidak baik.
“Saya keras nek ini. Karena saya nilai ini pembusukan. PDIP dianggap tak berdaya,” urai dia.
Padahal PDIP menempatkan 30 kadernya di kursi lembaga perwakilan rakyat di Karangasem, Laweyan.
Untuk mencegah terjadinya kejadian serupa, lahirnya kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat, Rudy berharap Gibran sering-sering berkomunikasi dengan para kader PDIP di DPRD Solo.
Selain itu, Rudy menambahkan bila Gibran tidak mau berkomunikasi dengan dirinya, orang nomor satu di Kota Bengawan tersebut bisa membangun komunikasi dengan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Sebab orang nomor dua di Kota Bengawan itu juga menjabat pengurus DPC PDIP Solo, yakni sebagai Sekretaris.
“Saya berharap Mas Wali Kota sering-sering membangun komunikasi dengan kader partai saya di legislatif. Kedua, kalau ndak mau berkomunikasi dengan saya, ya komunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota. Begitu aja rapopo ta,” ujar dia.
Rudy mencontohkan komunikasi dan kerja sama dirinya dengan Joko Widodo dulu. Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada 2005 hingga 2012, menurut Rudy, dirinya selalu dimintai pertimbangan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
