EVALUASI APBD: Predikat WTP, Pemkab Kulonprogo Akui Sulit Urus Aset

Ilustrasi (dprd.go.id)

KULONPROGO—Lemahnya pengelolaan aset menjadi penyebab Kulonprogo tidak meraih status Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 2012. Sekertaris Daerah turun tangan melakukan penertiban.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Bupati Kulonprogo, Senin (27/5/2013) mengatakan dari hasil pemeriksaan BPK, ada aset senilai Rp500 miliar yang tidak bisa dijelaskan keberadaannya secara administrasi. Oleh karena itu, perlu ada penataan aset yang jelas.

“Dalam waktu tiga hari, kami melakukan penataan dan menginventarisir aset-aset yang dimiliki daerah, sehingga dari Rp500 miliar tinggal Rp57 miliar yang harus dipertanggungjawabkan secara administrasi,” kata Hasto.

Hasto mencontohkan ada banyak aset seperti tanah milik Pemkab Kulonprogo yang belum bisa dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat kepada auditor. Selain itu ada juga berbagai perlengkapan yang dibeli belasan tahun silam tapi keberadaannya hingga kini tidak diketahui.

“Kulonprogo itu memang mendapat satu catatan tentang aset sehingga meski sudah lembur-lembur untuk menyelesaikan tapi tetap masih ada tersisa. Semoga tahun depan bisa meraih status Wajar Tanpa Pengecualian dibandingkan tahun ini Wajar Dengan Pengecualian,” tabah bupati.

Langkah konkritnya, lanjut Hasto, kinerja tim aset dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan semakin ditingkatkan. Salah satu contohnya dengan melakukan monitoring secara langsung terhadap mutasi pegawai yang menangani persoalan aset sehingga bisa mendorong kinerja tim tersebut.

Sekertaris Daerah Kulonprogo membenarkan pengelolaan aset di kabupaten tersebut perlu dibenahi guna mengejar target WTP tersebut. untuk itu, ia langsung turun tangan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah guna melakukan pembinaan pengelolaan aset secara maksimal.