Etik Wardoyo Wijaya Siap Jadi Cabup Di Pilkada Sukoharjo 2020

Solopos.com, SUKOHARJO — Istri Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyatakan siap menjadi calon bupati (cabup) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo 2020. Etik bakal maju sebagai cabup apabila ada permintaan dan dukungan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Etik Suryani seusai kegiatan pendidikan politik bagi perempuan di RM Soto Pak Harto, Rabu (10/4/2019). Etik merupakan istri Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, sekaligus anggota PDIP Sukoharjo. Selama ini, Etik aktif memberdayakan para perempuan dengan mengedukasi soal politik.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya diberi sehat dan umur panjang serta rakyat meminta saya [maju cabup], Insya Allah saya siap. Namun, jika saya ingin maju sendiri tanpa permintaan rakyat, saya tidak mau,” kata dia, Rabu.

Etik mengakui berbicara mengenai dirinya maju sebagai cabup pada Pilkada Sukoharjo sebenarnya masih terlalu dini. Pelaksanaan pesta demokrasi Kabupaten Jamu itu masih satu tahun lagi. Bahkan, Pemilu 2019 belum rampung.

Kendati demikian, Etik tak memungkiri mayoritas kalangan perempuan mendukung dirinya maju sebagai cabup pada pilkada. “Yang jelas saya minta diberi kesehatan dan umur panjang. Tergantung nanti siapa yang diberi rekomendasi dari partai [pengurus DPP PDIP],” ujar dia.

Etik yang juga Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sukoharjo mampu menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional maupun provinsi. Misalnya, Juara II Lomba Kesatuan Gerak PKK Kesehatan tingkat nasional pada 2017 dan Juara 1 Pelaksana Terbaik Posyandu tingkat provinsi untuk kategori kabupaten pada 2018.

Selain itu, Etik juga menyabet penghargaan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat nasional pada 2017. Selama ini, Etik concern memberikan perhatian terhadap pembangunan kualitas dan sarana dan prasarana (sarpras) PAUD di 12 kecamatan se-Sukoharjo.

“Perempuan juga harus melek politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak ada lagi perbedaan gender dalam berpolitik. Ini dapat dilihat keterwakilan perempuan di parlemen sekitar 30 persen,” papar Etik.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menyebut tidak ada aturan yang melarang keluarga pejabat publik maju sebagai calon kepala daerah. Namun, hal ini berbenturan dengan etika politik lantaran erat hubungannya dengan politik dinasti.

Agus mencontohkan politik dinasti di sejumlah daerah yang menyuburkan praktik korupsi seperti di Banten, Jambi, Kediri, dan yang terdekat Klaten. “Semestinya pengurus PDIP mengevaluasi agar ada regenerasi kader yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pemimpin. Rakyat juga membutuhkan perubahan program kerja setiap lima tahun,” kata dia.

Agus juga menyoroti gurita sistem oligarki dalam partai politik (parpol) di Indonesia. Parpol dikuasai elite pimpinan yang memiliki kekuasan atau bermodal kekayaan berlimpah. Hal ini bisa merusak pembangunan demokrasi lantaran anggota parpol lainnya tak mempunyai kesempatan dan ruang untuk bergerak.