Solopos.com, JAKARTA–Kebijakan larangan mengekspor minyak goreng mulai Kamis (28/4/2022), sejumlah dampak negatif harus ditanggung pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, mengatakan komoditas hasil tanawan sawit bakal mengalami kelebihan pasokan atau oversupply di dalam negeri, bahkan hingga mencapai 60%.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Sehingga, perusahaan-perusahaan besar pengolahan sawit dan minyak goreng akan mulai mengurangi produksi karena kapasitas tanki penimbunan CPO penuh dan terbatas,” ujar Agus kepada Bisnis, Sabtu (23/4/2022).
Baca Juga: Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Gapki Akan Pantau di Lapangan
Pengurangan produksi ini juga ajab menimbulkan masalah baru. Agus mengatakan petani sawit terancam kehilangan penghasilan karen hasil panen tidak ada yang menyerap lantaran pabrik pengolahan menghentikan produksi.
Pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga kosong karena tdk ada pungutan ekspor yang ditarik, akibatnya program biodiesel juga terhenti dan pasokan solar Pertamina langsung berkurang 30%.
“Kelangkaan solar tambah parah, kecuali Pertamina harus impor solar 30% lebih banyak,” ujarnya.
Kebijakan larangan ekspor ini juga bakal berdampak pada kinerja ekspor pada Mei 2022. Hal ini karena devisa dari ekspor sawit dan turunannya nol, sehingga neraca perdagangan langsung defisit.
Baca Juga: Larang Ekspor Minyak Goreng, Jokowi Justru Tuai Kritikan
Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira menjelaskan menjelaskan selama Maret 2022, nilai ekspor CPO mencapai US$3 miliar.
“Sehingga jika diasumsikan pelarangan ekspor berlaku satu bulan penuh, estimasi pada Mei 2022 negara bakal kehilangan devisa US$3 miliar. Ini, kata dia setara 12% total ekspor non migas,” ungkap Bhima kepada Bisnis.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekspor Indonesia pada Maret 2022 meningkat menjadi US$26,50 miliar atau 44,36% (year-on-year/yoy) dari 34,14% yoy pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor terjadi baik pada komponen migas yakni sebesar 54,8% yoy maupun non-migas 43,82% yoy.
Agus mengatakan seharusnya pemerintah seharusnya bertindak dengan memberantas suap dan korupsi di rantai industri sawit dan penerimanya. Selain itu, kecerdasan para pembantu Presiden Jokowi juga diperlukan untuk menangani krisis minyak goreng saat ini.
Baca Juga: Jokowi Stop Ekspor Minyak Goreng per 28 April 2022, Ini Alasannya
“Seharusnya berantas suap dan korupsi di rangkaian industri sawit dan penerimanya. Jangan mau membunuh tikus tapi lumbungnya yang dibakar,” jelas dia
Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Jokowi Setop Ekspor Minyak Goreng dan CPO, Ini Dampak Berantai yang Bakal Terjadi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
