EKONOMI INDONESIA : Ini Dia Paket Kebijakan Pemerintah untuk Perbaiki Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia saat ini tengah dilanda masalah dan pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan untuk memperbaikinya.

Solopos.com, JAKARTA — Paket kebijakan ekonomi disiapkan pemerintah untuk memperlancar kegiatan ekonomi nasional dan mendorong masuknya valuta asing dari luar negeri.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri menyiapkan paket kebijakan besar untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

“Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang harus sudah keluar pekan depan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Darmin menuturkan paket kebijakan ekonomi yang disiapkan tersebut menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, tax holiday, dan beberapa kebijakan baru untuk memperlancar kegiatan ekonomi di dalam negeri, serta mendorong masuknya valuta asing dari luar negeri.

Menurut Darmin, Indonesia saat ini membutuhkan paket kebijakan ekonomi baru, agar dapat memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ia menargetkan paket kebijakan ekonomi baru tersebut dapat dikeluarkan pemerintah pada tiga hari mendatang.

“Rincian kebijakannya jangan ditanya dulu, tunggu saja. Kalau pada saatnya kami sudah bisa menjelaskan satu persatu, kami akan jelaskan,” ujar dia.

Presiden Jokowi sebelumnya telah menyetujui enam kebijakan ekonomi yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Kebijakan tersebut diusulkan untuk mengantisipasi pelambatan ekonomi nasional, karena dampak perekonomian global.

Adapun enam kebijakan yang diusulkan adalah tax allowance untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen, kebijakan bea masuk anti-dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk impor yang unfair trade.

Kemudian pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat terhadap wisatawan dari beberapa negara, kewajiban penggunaan biofuel hingga 15% agar mengurangi impor solar, penerapan letter of credit untuk produk sumber daya alam, dan restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik.