Ekonom : Pembenahan Infrastruktur Jangan Hanya di Kota

Harianjogja.com, SEMARANG — Ekonom dari Universitas Diponegoro FX Sugianto mengatakan pembenahan sektor infrastruktur jangan hanya dilakukan di kota tetapi harus menyentuh hingga ke desa-desa.

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

“Pada dasarnya saya sangat setuju dengan yang disampaikan Presiden pada pidato kemarin tentang pembenahan infrastruktur tetapi harus menyentuh semua level,” ujarnya di Semarang, Sabtu (16/i8/2014).

Sebelumnya pada pidato kenegaraannya, Jumat (15/8), Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menekankan agar pembenahan infrastruktur terus dilakukan meski hingga saat ini masih harus menghadapi banyak tantangan.

Tantangan tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk menjadi raksasa ekonomi Asia karena tidak mungkin harapan tersebut terwujud tanpa infrastruktur yang semakin lengkap, berkualitas, dan modern.

Mengenai hal tersebut Sugianto mengatakan perlu ada koordinasi antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar pembangunan bisa berjalan beriringan.

“Ini karena sebagian infrastruktur menggunakan APBN sebagian lagi menggunakan APBD, sehingga koordinasi antara pusat dengan daerah harus dilakukan,” jelasnya.

Untuk proyek infrastruktur yang menggunakan APBN di antaranya jalan besar, jalan jembatan, dan listrik, sedangkan yang menggunakan APBD di antaranya jalan desa dan irigasi.

“Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah pasar desa, ini sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya.

Sementara itu menurutnya saat ini yang menjadi perhatian besar adalah ketersediaan listrik, masalah yang dihadapi yaitu pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik.

“Untuk infrastruktur yang satu ini perlu koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah, jangan sampai ada permainan dari spekulan,” jelasnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengembalian biaya juga harus sepadan, jangan sampai masyarakat dirugikan dengan jumlah pengembalian yang tidak sesuai dengan harga tanah.

“Pada proses tersebut perlu juga diperhatikan keberadaan spekulan, jangan sampai terjadi pengembalian uang tanah ini malah justru dinikmati spekulan bukannya pemilik tanah,” ujarnya.