Ekonom: Gonta-Ganti Istilah Tak Ubah Mindset & Perilaku Lockdown

Strategi pemerintah Jokowi menggonta-ganti istilah tak ubah mindset dan perilaku masyarakat atas lockdown atau karantina wilayah.

 Ilustrasi city lockdown. (Freepik.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi city lockdown. (Freepik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Strategi pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo gonta-ganti istilah tidak mengubah mindset dan perilaku masyarakat atas lockdown atau karantina wilayah sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian diungkapkan Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Abra Talattov.

Perkembangan istilah pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia itu bahkan dinilai membingungkan masyarakat. Ekonom Indef Abra Talattov menyebut masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui istilah pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia, yang kerap berubah menyesuaikan dinamika perkembangan Covid-19 di dalam negeri.

Baca Juga: Jangan Iri, Inggris Bersiap Tanpa Masker & Jarak Sosial

Dia merujuk pada survei yang diadakan oleh Litbang Kompas pada awal Juli 2021, bahwa ditemukan 20 persen responden yang tidak mengetahui tentang penerapan PPKM Darurat. Adapun, kini pemerintah telah merubah istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4, untuk daerah-daerah yang sangat terdampak kesehatannya oleh penyebaran virus corona.

Selain itu, survei juga menemukan 40,2% responden tidak menemukan adanya perbedaan atau perubahan pada PPKM Darurat, dibandingkan dengan PPKM atau PPKM Mikro. “Artinya dari sisi perspektif masyarakat pun perubahan istilah ini tidak akan signifikan merubah mindset dari masyarakat apalagi perilakunya,” jelas Abra pada diskusi virtual, Senin (26/7/2021).

Efektivitas PPKM

Sementara itu, survei menemukan 49,5% masyarakat masih keluar rumah untuk melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhannya, di tengah PPKM Darurat setelah gonta-ganti istilah lockdown itu. “Ada 34% responden juga yang menjawab tidak yakin bahwa PPKM akan berjalan efektif khususnya dalam sisi pengawasan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ekonom Indef Esther Sri Astuti menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan istilah PPKM Level 4 sudah tepat dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga: Kenali Virus Corona Varian Delta Hasil Mutasi K417N!

Menurutnya, pembatasan mobilitas dan kegiatan, meskipun bukan dalam bentuk lockdown, harus tetap dilanjutkan karena pemulihan kesehatan masyarakat perlu menjadi prioritas. “Jadi PPKM menurut saya memang harus lanjut. Kenapa? Karena pemulihan kesehata masyarakat itu harus menjadi prioritas. Panglima perang pandemi [Covid-19] ini sebenarnya adalah sektor kesehatan bukan ekonomi,” kata Esther.

Dia menilai pembatasan dalam bentuk apapun harus tetap diterapkan selama kasus Covid-19 di dalam negeri masih belum melandai.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Diduga Terima Rp2 Miliar, Irjen Pol Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang

Penyidik menemukan aliran dana senilai Rp 2 miliar dari suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Kebangeten! Baru Tiga Bulan Menjabat Sudah Korupsi, Dana Bencana Lagi....

Andi Merya bersama Kepala BPBD Koltim, Anzarullah pada Maret/Agustus 2021 menyusun proposal dana rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana.

Pengamat Nilai Langkah PSI Menyerang Anies Baswedan Naif

Semua tokoh siapapun dia tidak hanya Anies ada plus dan minusnya.

Gilaa...Jadi Lahan Korupsi Alex Noerdin Cs., Masjid Sriwijaya Tak Selesai Dibangun

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan masjid.

Terlalu! Alex Noerdin Juga Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Masjid

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Update Covid-19 Hari Ini: Kasus Positif 2.720, Jatim Masih Terbanyak

Jawa Timur menyumbang kasus terbanyak pada hari ini yaitu 295 kasus.

Luhut Ingin Bagikan Uang Denda Rp100 Miliar dari Aktivis untuk Papua

Semestinya Luhut cukup menyampaikan klarifikasi atas penyampaian riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia.

Jokowi Ingatkan Vaksinasi dan Prokes Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Presiden Jokowi mengatakan fokus pemerintah dalam  penanganan pandemi Covid-19 yaitu  percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.

3 Menteri Teken SKB, Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Muhadjir Effendy menuturkan penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap berdasarkan perkembangan pandemi Covid-19.

Emerson Yuntho Keluhkan Pungli di Samsat, Mahfud Md: Konkret Saja, Sebut!

Menko Pohukam Mahfud Md minta Emerson Yuntho untuk menyebut nama samsat yang masih melakukan praktik pungli agar bisa ditindak.

Tahun Depan Tak Ada Lagi BST Rp300.000/Bulan Lur

Mensos Tri Rismaharini mengisyaratkan tak akan ada lagi bantuan sosial tunai (BST) pada tahun depan.

Posko PPKM Desa Kunci Pelihara Disiplin Prokes

Kesadaran memelihara disiplin protokol kesehatan perlu partisipasi masyarakat dan peran posko PPKM di desa/kelurahan. Penurunan kasus yang terjadi beberapa pekan terakhir diyakini sebagai hasil kerja kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari darurat hingga level 1-4.

Luhut Juga Gugat Haris Azhar dan Fatia Rp100 Miliar, Pengacara: Tidak Bermartabat!

Selain melaporkan ke polisi, Luhut Pandjaitan juga mengugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti senilai Rp100 miliar.

Nyalakan Lampu, Kaki Remaja Ini Tiba-Tiba Sakit, Ternyata Ada Peluru Nancap

Seorang siswi SMK di Palangkaraya tertembak paha kanannya akibat peluru nyasar. Diduga ada oknum anggota kepolisian yang lalai sehingga menyebabkan remaja 16 tahun itu tertembak.

Diperiksa 10 Jam, Irjen Napoleon Langsung Diisolasi Penyidik Bareskrim

Irjen Napoleon Bonaparte diisolasi penyidik Bareskrim Polri setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece.