Solopos.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi 18 lembaga negara dalam daftar pembubaran. Jokowi mengatakan pembububaran itu sebagai langkah perampingan di pemerintahan.
"Dalam waktu dekat ini ada 18 [lembaga akan dibubarkan]," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi. Hal ini diharapkan dapat menekan pengeluaran negara. Meskipun demikian, dia tidak menyebutkan lembaga negara apa saja yang bakal dibubarkan.
Tiga Sepeda Motor Adu Banteng di Karanganyar, Tiga Orang Meninggal
"Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ujar Jokowi.
Kepala negara mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah kapal. Dia ingin agar kapal membawa beban sesedikit mungkin agar mampu bergerak cepat.
“Bolak balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil,” ujarnya.
Grobogan Tambah 20 Kasus Covid-19, Kradenan Tak Lagi Zona Hijau
Adapun, keputusan tersebut sejalan dengan ancaman pembubaran lembaga saat sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu. Sebuah video berisi tayangan Sidang Kabinet Paripurna menujukkan Presiden Jokowi juga memberi peringatan keras kepada jajaran menteri kabinet dalam penanganan wabah Covid-19.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihelat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020) itu, Presiden bahkan menyebut opsi reshuffle kabinet jika para menteri tak memiliki sense of crisis.
Video rapat internal berisi arahan Presiden Jokowi itu baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020). Sidang kabinet paripurna tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar secara tatap muka setelah pengumuman pandemi Covid-19 pada medio Maret 2020.
Di Solo, Covid-19 Cabut Nyawa Legislator Jateng & Ketua LDII
Extraordinary
Dalam pidato pembukaan rapat, Jokowi beberapa kali meninggikan suaranya. Presiden Indonesia ke-7 itu menyoroti kinerja beberapa kementerian yang kinerjanya tak menujukkan adanya perasaan krisis.
Jokowi bahkan menyatakan siap mengambil langkah extraordinary untuk mendorong hal ini tak terulang, semisal pembubaran lembaga dan reshuffle kabinet. Kala itu Presiden sudah memikirkan untuk membubarkan lembaga yang tidak mampu beradaptasi dengan baik dalam penanganan Covid-19 dan dampak yang menyertainya.
"Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
