Ketua Asosiasi Mainan Indonesia Sutjiadi Lukas bersama Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih saat berkunjung ke pabrik PT Megah Plastik di Tangerang, Selasa (7/5/2019). (Bisnis)

Bisnis.com, JAKARTA—Walaupun perang dagang Amerika Serikat dengan China telah mulai mereda seusai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, perusahaan manufaktur di Negeri Tirai Bambu masih melakukan relokasi pabriknya ke negara lain. Sebanyak dua investor di industri mainan disebutkan siap membangun fasilitas di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Sutjiadi Lukas mengatakan para investor tersebut ingin membuat pabrik perakitan baby stroller dan mainan kayu (wooden toys) di dalam negeri. Saat ini, para investor sedang mencari lokasi yang tepat.

“Mereka terbentur tarif 25% yang dikenakan untuk barang-barang China yang dikirim ke AS. Mereka sedang cari lahan, ada beberapa lokasi yang dilihat,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (7/7/2019).

Nantinya, hasil produksi mainan tersebut direncanakan untuk pasar ekspor, terutama ke AS dan negara-negara kawasan Eropa. Selama ini, produk kedua pabrikan yang akan masuk tidak dipasarkan di pasar Indonesia.

Untuk pabrikan baby stroller bahkan berencana untuk memulai operasinya di Indonesia pada akhir tahun ini. Menurut Lukas, perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang cukup besar di AS dengan mengirim sebanyak 60—70 kontainer, bahkan pernah mencapai 100 kontainer, per bulan.

Lebih jauh, para investor ingin mendirikan fasilitas di dalam kawasan berikat, mengingat keduanya berorientasi ekspor. Investor mainan kayu juga ingin lokasinya berdekatan dengan sumber bahan baku. Beberapa wilayah yang menjadi pilihan antara lain Jepara dan Kendal.

“Hingga kini belum menemukan yang cocok harganya.”

Dia pun berharap pemerintah bisa menangkap peluang di tengah perang dagang antar kedua negara besar tersebut. Pasalnya, negara lain pun juga berupaya keras untuk menarik para investor masuk ke negara mereka, seperti Vietnam dan Thailand.

Lukas menilai saingan Indonesia justru Thailand karena saat ini di Vietnam upah tenaga kerja mulai tinggi, begitu pula dengan ketersediaan lahan yang mulai menipis. Jika rencana para investor tersebut telah terealisasi, Lukas optimistis kinerja ekspor industri mainan bakal meningkat.

Adapun, untuk menggaet lebih banyak investor dan memperkenalkan produk mainan Indonesia ke masyarakat, AMI akan menyelenggarakan pameran tahunan pada 18—20 Juli nanti. Dalam pameran ini juga akan dilaksanakan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara pabrikan mesin asal luar negeri yang ingin memberikan bantuan industri mainan domestik dalam pengadaan mesin produksi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat industri mainan mampu memberikan kontribusi cukup signifikan bagi pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Terlebih lagi, industri mainan tergolong sektor padat karya berorientasi ekspor, yang secara keseluruhan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 23.644 orang.

“Kami sampaikan bahwa ekspor komoditas mainan sepanjang 2018 mencapai US$381,2 juta, naik 16,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai US$347 juta,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih.

Gati menyampaikan, pihaknya terus mendorong pelaku industri mainan di dalam negeri agar lebih produktif, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar ekspor. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, pembinaan industri mainan berada di bawah Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin.

Terkait upaya menggenjot ekspor produk mainan nasional, Ditjen IKMA telah melakukan kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan adanya fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). “Ini menjadi kesempatan bagi para pelaku IKM untuk memperluas pasar ekspornya, dengan memperlancar proses produksi mereka,” imbuhnya.

Kemudian, agar kinerja sektor industri mainan semakin produktif dan berdaya saing di tingkat global, Kemenperin telah mengusulkan mengenai pemberian insentif berupa super deductible tax. Selain itu, sektor industri mainan juga dapat memanfaatkan fasilitas fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

“Bahkan, dalam upaya melindungi produk dan pasar dalam negeri serta menghindari gempuran produk impor yang tidak berkualitas, pemerintah menerapkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan anak secara wajib,” kata Gati.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten