SOLOPOS.COM - Ilustrasi e-KTP. (JIBI/Solopos/Dok.)

E-KTP Wonogiri tak optimal pelayanannya karena pasokan blangko dari Pusat minim.

Solopos.com, WONOGIRI -Pelayanan e-KTP di Wonogiri hingga kini belum maksimal lantaran pasokan blangko dari pemerintah pusat belum sesuai dengan kebutuhan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sampai awal September 2015, daftar tunggu permohonan e-KTP yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Wonogiri sudah mencapai sekitar 19.000 pemohon.

Hal itu disebabkan stok blangko dari pemerintah pusat kosong. Pemkab baru mendapatkan blangko lagi pada awal September lalu. Itupun baru sebanyak 5.500 blangko.

“Saat ini ketentuan dari pemerintah pusat seperti itu. Hanya 5.500 blangko untuk sekali permohonan. Jika habis, pemkab harus meminta lagi,” kata Kepala Dispendukcapil Wonogiri, Sungkono, Jumat (18/9/2015).

Dia pun berharap masyarakat bisa memaklumi terkait lambannya pelayanan e-KTP itu.

Sungkono mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu dia berharap pemerintah pusat bisa memahami kondisi di daerah.

“Kalau harus mengambil blangko per 5.500 buah, tentu merepotkan. Selain tidak fokus, juga boros,” kata dia.

Sementara untuk melayani kebutuhan warga yang menginginkan e-KTP dalam waktu dekat, Dinas mengeluarkan surat keterangan yang bisa diurus langsung oleh yang bersangkutan.

Hingga akhir Agustus lalu, pihaknya sudah mengeluarkan lebih dari 300 surat keterangan proses pembuatan e-KTP.

Di sisi lain, Camat Puhpelem, Bahari, mengatakan saat ini sudah banyak warga yang menanyakan tentang e-KTP yang belum mereka dapatkan. Padahal warga sudah melakukan rekam data.

“Kami hanya bisa memberi pemahaman dan mengarahkan untuk mengurus surat keterangan ke Dispendukcapil jika sudah sangat membutuhkan e-KTP,” kata dia.

Namun begitu, pengajuan surat keterangan tersebut menurutnya juga masih menjadi persoalan bagi masyarakat Puhpelem. Sebab untuk mendapatkan surat keterangan itu warga harus pergi ke kota yang jaraknya cukup jauh.

“Cukup menjadi kendala karena jauh. Bisa Rp50.000 untuk pulang pergi dan untuk makan kalau ke kota,” kata dia.

Bahari pun berharap sistem pelayanan e-KTP dari pemerintah pusat bisa lebih baik lagi, sehingga tidak menyulitkan warga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya