Dukungan untuk Prabowo dan Dendam Wiranto dalam Vonis Penjara Kivlan Zen

Kivlan Zen adalah pendukung berat Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

 Mayjen (pur) Kivlan Zen dalam salah satu persidangan kasus senjata api ilegal yang membelitnya. (Detik.com)

SOLOPOS.COM - Mayjen (pur) Kivlan Zen dalam salah satu persidangan kasus senjata api ilegal yang membelitnya. (Detik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Dukungan untuk Prabowo Subianto dan dendam lama Wiranto kembali bergaung pada hari terakhir persidangan purnawirawan jenderal Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/9/2021) kemarin.

Dua hal itu yang diungkit Kivlan Zen setelah dirinya tidak terima divonis 4 bulan 15 hari penjara karena kepemilikan senjata api secara ilegal.

Pendukung Wiranto

Kivlan Zen adalah pendukung berat Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kendati akhirnya Kivlan harus kecele karena Prabowo ternyata kini bergabung dengan sang rival, Joko Widodo, sebagai Menteri Pertahanan.

Kivlan meyakini vonis terhadap dirinya tak terlepas dari dendam lama Wiranto. Wiranto, Prabowo, dan Kivlan adalah sama-sama jenderal militer.

Baca Juga: Divonis 4,5 Bulan Penjara atas Kepemilikan Senjata Api, Kivlan Zen Banding 

Wiranto yang paling senior. Kala ia menjabat Panglima TNI, Prabowo adalah Panglima Kostrad sementara Kivlan yang paling junior menjadi salah satu perwira tinggi.

Setelah pensiun Kivlan berada di belakang Prabowo Subianto dalam Pilpres. Posisi ini berseberangan dengan Wiranto yang setelah gagal nyapres lalu berada di belakang Joko Widodo hingga politikus Solo itu terpilih sebagai presiden.

Dendam Politik

“Ini karena dendam politik saja. Dendam politik Wiranto. Ini sudah jelas itulah Wiranto,” kata Kivlan berulang-ulang seusai sidang di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Jumat (24/9/2021).

Kivlan Zen divonis 4 bulan 15 hari penjara karena kasus kepemilikan senjata api ilegal. Purnawirawan jenderal itu terbukti secara ilegal menguasai senjata api.

Meski vonis untuk dirinya terbilang ringan, ia tetap tidak terima. “Ini soal harga diri. Ini soal kehormatan,” tandas dia seperti dikutip detik.com.

Ia menyebut, posisinya yang berseberangan dengan pemerintah membuat dirinya menjadi bidikan Wiranto.

Kala itu Wiranto adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mengritik Pemerintah

“Dendam politik mereka karena saya banyak mengkritik pemerintah. Saya membela Prabowo di dalam waktu kejadian 21-22 Mei 2019 itu, saya demo di Lapangan Banteng, minta ke Bawaslu bahwa itu tidak sah menangnya Jokowi,” sambung Kivlan.

Soal dendam Wiranto, Kivlan menyampaikan senior dan atasannya di militer pernah mengatakan akan menangkap dirinya. “Dia (Wiranto) kan pernah ngomong, tanggal 2 Maret ulang tahun dia, dia ngomong, ‘Oh kamu saya tangkap’, ini saja terbukti, kan,” ucap Kivlan.

Meski begitu, Kivlan mengaku tidak marah dan dendam kepada siapa pun. Dia juga mengaku sudah memaafkan Wiranto. “Wiranto ya saya maafkan saja dia,” tutur Kivlan.

Terbukti Bersalah

Hakim PN Jakpus memutuskan vonis kepada Kivlan selama 4 bulan 15 hari.

Kivlan Zen dinyatakan hakim bersalah melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Hakim mengesampingkan pernyataan Kivlan yang mengaku tidak pernah memerintahkan Helmi Kurniawan alias Iwan untuk membeli senjata.
Hakim menyebut Kivlan justru memerintahkan anak buahnya itu untuk membeli senjata api ilegal.

Kivlan Zen disebut membeli senjata dan peluru secara ilegal melalui Helmi Kurniawan (Iwan), Tajudin (Udin), Azwarmi, Irfansyah (Irfan) pada Mei 2018-Juni 2019.

Hakim mengatakan Kivlan Zen membeli senpi senilai Rp145 juta.

Serahkan Rp145 Juta

“Terbukti Terdakwa memerintahkan saksi Iwan untuk membeli senjata api, Terdakwa juga menyerahkan uang Rp145 juta kepada saksi Iwan untuk membeli senjata api, dan Iwan telah mendapatkan satu buah senpi dengan harga Rp50 juta, dan telah memperoleh 2 senpi laras pendek dan 1 senpi laras panjang,” kata hakim.

Baca Juga: Demi Atur Kasus, Azis Syamsuddin Janjikan Rp4 Miliar ke Penyidik KPK 

“Bahwa kemudian saksi Iwan mengatakan ke terdakwa telah mendapat 4 senpi, dan terdakwa mengatakan agar Iwan menyerahkan senpi laras pendek ke saksi Azwarmi, dan saksi Tajudin, sedangkan 1 senpi laras panjang ditaruh di rumah Iwan maka perbuatan terdakwa bersama saksi Iwan, Azwarmi dan Tajudin menerima senpi tersebut adalah termasuk dalam unsur orang turut serta,” tegas hakim.

Hal yang meringankan Kivlan Zen adalah sebagai pejabat militer ia punya jasa untuk negara.

Atas vonis itu, Kivlan Zen langsung menyatakan banding.

Tanggapan Wiranto

Kivlan merasa majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihaknya.

Dituding Kivlan punya dendam politik di balik vonis kasus senpi ilegal, bagaimana tanggapan Wiranto?

Pengacara Wiranto, Adi Warman, menyatakan kliennya tidak pernah mengintervensi dan ikut campur dalam kasus tersebut.

“Saya selaku pengacara Pak Wiranto sangat sesali apabila berpikir itu dendam Pak Wiranto. Jelas bukan, dan itu proses hukum. Kita tidak pernah lakukan intervensi. Jangan berburuk sangka,” ucap pengacara dari Wiranto, Adi Warman, saat dihubungi.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Ahli Hukum yang Terjerat Hukum, Akankah Kariernya Tamat? 

Adi meminta Kivlan Zen tidak asal tuduh. Tidak ada kaitan antara vonis 4 bulan 15 hari bui dengan Wiranto.

“Hati-hati menuduh orang. Saya doakan semoga dosanya diampuni. Jangan tuduh, jangan fitnah. Ini tidak ada kaitannya dan tidak intervensi dari Pak Wiranto. Jadi keliru kalau dibilang ada dendam atau apa, apalagi dendam politik,” katanya.

 


Berita Terkait

Berita Terkini

Partai Gerindra: Indonesia Stabil jika Prabowo Presiden

Jika Prabowo menjadi presiden berikutnya, maka pembangunan infrastruktur di masa Presiden Jokowi akan dilanjutkan.

Fahri Hamzah dan Fadli Zon Berseberangan Gegara Jl. Kemal Ataturk

Wacana penamaan jalanan di kawasan Menteng, Jakarta, menjadi Jalan Mustafa Kemal Ataturk, itu memunculkan perdebatan antara Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Duh, Kades Diduga Korupsi Dana Desa demi Nikahi Istri Muda

Selain digunakan untuk biaya menikah, tersangka juga menggunakan uang negara untuk bermain penggandaan uang secara gaib.

Sejarah Hari Ini : 22 Oktober 1943, Inggris Serang Kota Kassel Jerman

Penyerangan Kota Kassel di Jerman merupakan salah satu peristiwa dari sekian banyak kejadian penting yang terangkum dalam Sejarah Hari Ini, 22 Oktober.

40 Pinjol Ilegal di Kalsel Digerebek, Konsultan Warga China

Pinjaman Rp 1 juta dalam 7 hari harus mengembalikan Rp 1 juta, apabila tidak bisa bayar, per hari akan terkena bunga 5 persen

Sindikat Pinjol Ilegal Kirim Teror Lebih dari 100.000 SMS per Hari

Para tersangka yang ditangkap Bareskrim ini berperan sebagai operator SMS blasting dan desk collection atau menagih utang secara virtual.

Ramai-Ramai Menolak PCR Sebagai Syarat Naik Pesawat, Ini Alasannya

Pemerintah beralasan aturan PCR tersebut diberlakukan karena di dalam pesawat tidak ada seat yang menerapkan pembatasan jarak.

Karyawan Pinjol Pemicu Warga Wonogiri Bunuh Diri Bergaji Rp15 Juta

Gaji yang menggiurkan itu membuat mereka rajin meneror peminjam uang dengan menghalalkan segala cara.

Hii! Ada Jurig Torek di Bandung, Membuat Orang Tertabrak Kereta Api

Arti jurig torek adalah hantu budek atau hantu tuli dalam bahasa Indonesia. Mitos ini kerap menyebabkan warga tertabrak kereta api.

Kakorlantas: Mobil PJR Haram untuk Pacaran!

Kakorlantas memastikan Bripda Arjuna Bagas diproses sesuatu aturan yang berlaku di Polri.

Ancaman Satu Tahun Penjara untuk Rachel Vennya

Ancaman pidana penjara satu tahun itu tidak hanya berlaku untuk Rachel Vennya tetapi juga untuk pacarnya yaitu Salim Nauderer dan Manajer Rachel, Maulida Khairunnisa.

Gila, Warga Aceh Ramai-Ramai Mengabadikan Harimau dari Dekat

Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan yang mengancam nyawa harimau.

Dijual Per 23 Oktober, Ini Cara Beli Tiket Nonton WSBK di Mandalika

Harga tiket termurah adalah Standard Grand Stand di kisaran Rp795.000 - Rp995.000, di mana tribun penonton ini berada di dekat tikungan 15 dan tikungan 17 Sirkuit Mandalika.

Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Puan Maharani: Bikin Rakyat Bingung

Ketua DPR, Puan Maharani, mempertanyakan keputusan pemerintah yang menetapkan tes PCR sebagai syarat wajib untuk naik pesawat.

15 Negara Bisa Gagalkan Target Perlindungan Iklim, Termasuk Indonesia

Program Lingkungan PBB, UNEP telah menganalisis 15 negara produsen bahan bakar fosil utama, termasuk Jerman dan Indonesia.