SOLOPOS.COM - Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyerahkan surat edaran ketentuan PPKM darurat kepada penjaga salah satu toko sandang di tepi Jl Pemuda, Kecamatan Klaten Tengah, Senin (12/7/2021). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)

Solopos.com, JAKARTA — Dukungan agar pemerintah memperpanjang PPKM Darurat mengalir dari sejumlah anggota DPR. Mereka menilai PPKM Darurat perlu diperpanjang apabila kasus masih terus bertambah tak terkendali.

Salah satu anggota DPR yang mendukung PPKM Darurat diperpanjang adalah anggota Komisi IX, Anas Thahir. Ia mengatakan apabila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang, maka harus diperketat agar lebih efektif menekan kasus Covid-19.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan Covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM darurat harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat,” kata Anas Thahir, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: Pemerintah Keluarkan Sinyal Perpanjang PPKM Darurat, Epidemiolog Mendukung

Menurut Anas, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah bisa mengambil UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan PP No. 21/2020 sebagai dasar hukum.

Anas mendorong penindakan tegas dan tidak tebang pilih agar PPKM darurat efektif. Salah satu catatan PPKM darurat selama sepekan berjalan yakni masih banyak perusahaan nonesensial atau kritikal beroperasi seperti biasa.

“Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat aturan harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Anas.

Beri Penjelasan

Rekan Anas di Komisi IX, Nurhadi, juga mendukung perpanjangan PPKM darurat. Apa pun opsi pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 harus dipikirkan secara matang. Namun, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci alasan utama perpanjangan PPKM darurat.

Baca Juga: Prediksi Luhut Terbalik saat PPKM Darurat

“Kami bisa mendukung apa pun kebijakan pemerintah dengan catatan harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kita mengawasi kebijakan tersebut,” kata Nurhadi.

Selain itu, dia menilai pemerintah perlu giat menyosialisasikan tujuan PPKM darurat dan mengingatkan petugas di lapangan agar bertindak tegas.

“Harus terukur, jangan ada multitafsir. Saya lihat banyak di daerah masih bingung tentang cara penegakan hukum dari PPKM darurat,” katanya.

Dia mengimbau masyarakat agar menjalani ketentuan PPKM darurat dan selalu menjalankan protokol kesehatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya