Solopos.com, SOLO — Pemerintah terus mendorong upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak percepatan pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan untuk mendukung hal tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM tersebut dalam Webinar Series Nyengkuyung G20 dengan tema Penguatan Industri dan UMKM Sebagai Penggerak Percepatan Pemulihan Ekonomi, yang digelar Solopos Media Group (SMG) dan Harian Jogja dan didukung didukung oleh OJK, Prodia, Telkom dan BPD DIY, Selasa (14/6/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi di kuartal I 2022 dimana ekonomi bisa tumbuh sekitar 5,01% dan PDB Indonesia melampaui [capaian masa] prepandemi dan pendapatan perkapita juga kembali masuk dalam upper middle income country’s. Berbagai kebijakan yang mendukung para pelaku usaha agar bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] di 2022 dengan total anggaran Rp455,62 triliun. Hingga 3 Juni realisasinya sekitar 20,19% dari jumlah alokasi,” kata dia.
Dia menjelaskan, PEN mendukung langsung ke masyarakat dengan menciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. Hal itu seiring dengan simulasi kerja industri, UMKM dan koperasi melalui berbagai insentif usaha dan dukungan pembiayaan.
Terkait pemulihan ekonomi di sektor industri, pemerintah pun telah memberikan fasilitasi fiskal dan nonfiskal. Dukungan yang diberikan antara lain pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang, pembebasan PPN dan pembebasan PPH pasal 22 untuk impor.
Baca Juga: Webinar Nyengkuyung G20: Pemberdayaan UMKM Harus Lebih Menantang
Sementara untuk fasilitas nonfiskal di antaranya ada kemudahan perizianan, kemudahan memperoleh lokasi atau lahan, pemberian dukungan teknis dan pengaturan terhadap produk industri strategis yang telah tersedia di dalam negeri dan sebagainya.
Di sisi lain pemerintah juga terus mendukung dan menguatkan daya saing industri kecil dan menengah. Di antaranya dengan penguatan akses pembiayaan, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk dan SDM, peningkatan akses pasar, serta akses sumber bahan baku melalui pendekatan material center.
Airlangga menyebutkan kebijakan pembangunan material center adalah salah satu wujud keberpihakan pemerintah untuk memberikan bahan baku untuk menolong industri kecil dan menengah sesuai kebijakan pemerintah.
“Material center berfokus pada penyelesaian isu pemenuhan pasokan bahan baku. Berupa bahan baku dengan spesifikasi khusus, penjadwalan antara logostik dan harga bahan baku serta minimum order yang banyak tidak bisa dipenuhi IKM,” kata dia.
Baca Juga: Solopos Media Group & Harian Jogja Hadirkan Webinar Nyengkuyung G20
Dia menyebutkan beberapa pilot project untuk material center telah dilakukan di 2022 yaitu di sentra furnitur di Jepara, sentra IKM TPT, sentra IKM alat angkut di Tegal dan material center perkakas pertanian di Bandung.
Lebih lanjut dia mengatakan sektor UMKM juga terus didorong untuk diberikan berbagai dukungan pembiayaan seperti subsidi bunga, BPUM, bantuan tunai PKL, warung dan nelayan, penjaminan kredit modal kerja dan sebagainya. Menurut Airlangga, dengan fasilitas itu diharapkan bisa memastikan UMKM benar-benar bisa naik kelas.
Tidak terkecuali tentang penguasaan teknologi. Menurtnya pandemi Covid-19 harus menjadi momentum transformasi UMKM, yakni melalui teknologi digital. Airlangga mengatakan guna mendukung transformasi dikgital UMKM, pemerintah dengan berbagai pihak telah mendorong daya saing UMKM dengan berbagai bantuan. Termasuk di antaranya peningkatan skill pelaku usaha.
Baca Juga: Presiden Jokowi Libatkan Puteri Indonesia 2022 dalam Promosi G20
Menurutnya pemerintah saat ini juga terus mendorong akses pasar melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dengan mendorong adanya digitalisasi dan membuka pasar ekspor bagi UMKM. “Pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak melalui UU Cipta Kerja tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM,” lanjut dia.
Dengan adanya kegiatan Presidensi G20, diharapkan juga bisa menjadi ajang para pelaku UMKM untuk tampil.
“Tahun 2022 pemerintah [Indonesia] menjadi Presidensi G20. UMKM diharapkan bisa berperan dalam kegiatan itu. Diperkirakan 33.000 UMKM akan mendapatkan kesempatan, sehingga penyerapan tenaga kerja bis maksimal. Kami berharap kegiatan ini berdampak baik terhadap kapasitas industri maupun UMKM sehingga pemulihan ekonomi bisa lebih terasa dan lebih kuat dan berkelanjutan,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
