Dukung Pilkada 2020 Ditunda, Ganjar: Sangat Berbahaya
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Antara-Nur Istibsaroh)

Solopos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mendukung usulan berbagai pihak yang menginginkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Menurut Ganjar jika dipaksakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut sangat berbahaya lantaran digelar di masa pandemi.

“Iya, silakan kementerian, pemerintah pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini [Pilkada] sangat berbahaya,” ujar Ganjar seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Senin (21/9/2020).

Menurut Ganjar, penundaan Pilkada 2020 sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

"Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya," tegasnya.

Ini Lho Mbak Ida yang Pamer Celana Dalam Saat Motoran 

Ganjar menyebutkan klaster penularan Covid-19 dari penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jateng saat ini juga sudah muncul. Salah satunya yakni di Boyolali, di mana ada beberapa anggota Panwaslu yang positif Covid-19.

"Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-votting? Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah," imbuhnya.

Opsi lain yang diusulkan Ganjar adalah pelaksanaan pilkada mempertimbangkan kondisi daerah. Artinya, di daerah yang masuk kategori zona merah Covid-19 pelaksanaan pilkada 2020 bisa ditunda.

"Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan. Tapi, dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni Pilkada," pungkasnya.

Jago Bela Diri hingga Main Burung, Ini 5 Fakta Unik Nunggal Si Preman Solo Pimpinan Gondhez’s 

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 disampaikan secara resmi oleh PBNU. Selain itu, PBNU juga meminta agar pemerintah merelokasi anggaran Pilkada Serentak untuk penanganan kesehatan masyarakat.

Selain PBNU, usulan Pilkada Serentak 2020 ditunda juga disampaikan PP Muhammadiyah. Organisasi keagamaan ini mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan melakukan penundaan demi keselamatan masyarakat Indonesia.

Viral Jalur Gowes Gadis Desa, Pesepeda Bisa Foto dengan Wanita Berkemben di Tepi Sungai



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom