Dukung Jokowi Atau Prabowo? Yenny Wahid: Partai Kami Diambil
Sandiaga Uno menunjukkan tempe yang diberikan oleh Sinta Nuriyah Wahid disaksikan Yenny Wahid (tengah) di Ciganjur, Jakarta, Senin (10/9/2018). (Antara - Hafidz Mubarak A)

Solopos.com, JAKARTA — Putri kedua Almarhum Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, masih belum menentukan arah ke mana akan menaruh dukungan pasangan calon presiden. Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu didekati dua kubu, baik Jokowi-Ma\'ruf maupun Prabowo-Sandiaga.

“Kendalanya karena kami tidak punya partai. Partai kami diambil,” kata Yenny di rumah keluarga Gus Dur, Ciganjur, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Karena tidak berafiliasi dengan parpol, Yenny mengaku bebas kapan akan menentukan sikap. Hal ini berbeda dengan partai politik yang memiliki tenggat waktu harus mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Yenny Wahid menjelaskan bahwa akan menunggu visi misi kedua calon yang disampaikan pada 23 September dan memelajarinya terlebih dahulu di internal loyalis Gus Dur. Setelah itu, dia akan menggelar silaturahmi nasional barisan kader Gus Dur dengan agenda mendengarkan semua aspirasi.

Yenny Wahid mengakui bahwa saat ini dukungan terpecah baik untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Nah nanti kita adu pendapat dan keputusannya akan keluar setelah itu. Jadi silaturahmi nasionalnya setelah tanggal 23 [September 2018],” ungkapnya.

Sementara itu, Jaringan Gusdurian tidak akan mendukung salah satu calon karena secara organisasi tidak boleh berpolitik. Yenny dan para loyalis Gus Dur tak lagi berada di PKB pascakonflik panjang yang muncul pada 2008 lalu.

Sebagai catatan, PKB mengalami konflik pada 2008. Berawal dari isu rencana muktamar luar biasa untuk menggoyang posisi Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB, rapat gabungan ketua DPP PKB 26 Maret 2008 berujung pencopotan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB.

Muhaimin pun menggugat keputusan itu melalui PN Jakarta Selatan. Sementara itu, PKB kubu Gus Dur menggelar Muktamar Luar Biasa di Ponpes Al Asshriyyah, Parung, Bogor, pada 30 April hingga 1 Mei 2008. Hasilnya, Gus Dur menjadi Ketua Umum Dewan Syuro PKB dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Saat itu, Yenny Wahid menjadi sekjen partai.

Langkah itu dibalas dengan Muktamar Luar Biasa kubu Muhaimin di Hotel Mercure Ancol pada 2-4 Mei 2008. Hasilnya, Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum PKB dan Lukman Edy sebagai sekjen. KH Aziz Mansyur menjadi Ketua Dewan Syuro.

Sementara itu di pengadilan, sengketa PKB mulai disidangkan sejak 15 Mei 2008. Akhirnya pada 18 Juli 2008, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi bernomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 memutuskan kepengurusan PKB kembali pada hasil Muktamar Semarang 2005. Artinya, Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho