Solopos.com, BOYOLALI—Penggunaan laman daring sebagai media informasi di desa-desa di Boyolali belum berjalan optimal. Keterbatasan perangkat desa dalam penguasaan teknologi digital menjadi penyebab utamanya.
Data dihimpun Solopos.com, laman-laman tersebut terintegrasi dalam Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka) yang dikelola oleh Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Di dalamnya terdapat informasi umum mengenai desa seperti profil desa yang meliputi visi dan misi, sejarah desa, data perangkat, demografi penduduk, fasilitas umum, dan anggaran desa. Selain itu ada juga informasi mengenai potensi dan pariwisata desa, serta cara mengurus berkas kependudukan.
Saat Solopos.com mencoba membuka sejumlah situs internet resmi desa, terlihat tak semua desa mengelolanya dengan optimal. Apalagi desa-desa yang terletak semakin jauh dari perkotaan.
Sebagai contoh, di Kecamatan Ngemplak, sebanyak dua belas desa telah mengelola website sejak tahun 2017 lalu. Meski demikian sebagian besar di antaranya tak pernah memperbaharui konten sejak 2017 lalu.
Hanya ada dua desa dengan konten terbaru yang diunggah pada 2018, yaitu Desa Sobokerto dan Desa Giriroto. Desa Sobokerto melalui situs sobokerto.desa.id mengunggah konten berita terbaru pada Selasa, 2 Januari 2018. Isinya pembagian air bersih yang dilakukan Pemkab Boyolali untuk menanggulangi kekeringan di kawasan utara seperti Kemusu dan Wonosegoro. Berita tersebut sama sekali tak berhubungan dengan perkembangan wilayah di Sobokerto.
Sementara itu di situs giriroto.desa.id Desa Giriroto mengunggah berita terbaru pada 19 Desember 2018. Berita disertai foto tersebut mengabarkan wisata Embung Giriroto yang saat itu tengah dibangun memasuki tahap akhir.
Pemerintah desa setempat akan mempersiapkan sejumlah fasilitas untuk menyambut peresmian embung tersebut.
Sementara itu di Kecamatan Juwangi, Boyolali, dari sepuluh desa yang ada, dua desa yang website resminya tidak bisa ditemukan yaitu Desa Keyen dan Desa Sambeng.
Pelatihan
Sementara delapan desa lainnya telah memiliki website resmi. Tiga website di antaranya hanya berupa platform tanpa isi, yaitu Desa Kalimati, Desa Krobokan, dan Desa Pilangrejo. Lima sisanya hanya berisi satu hingga tiga konten termasuk berita dan profil desa.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Purwanto membenarkan jika belum semua desa memiliki website resmi. “Namun setiap tahun jumlah desa yang memiliki situs website kami pastikan meningkat,” kata dia tanpa memerinci jumlah desa yang belum memiliki laman daring.
Saat ini desa-desa tersebut secara bergiliran mendapatkan pelatihan langsung dari pemerintah provinsi. “Namun untuk pengelolaan berkelanjutan diserahkan kepada aparat masing-masing desa,” kata Purwanto.
Purwanto menuturkan saat ini jaringan Internet menjadi kendala utama di tiap desa. Terlebih untuk desa-desa berstatus tertinggal dan jauh dari perkotaan.
“Sementara itu untuk aparat kami masih tetap latih,” imbuh dia. Kendati menemui banyak kendala, Purwanto tetap berharap ke depannya setiap desa mampu mengelola satu website secara mandiri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
