Solopos.com, JAKARTA — Di tengah situasi prihatin saat ini, sejumlah politikus PAN yang duduk di kursi DPR justru melontarkan pernyataan yang tak mencerminkan rasa empati. Seperti meminta RS khusus pejabat hingga harus ada ICU untuk anggota DPR.
Spontan saja sikap politikus PAN ini mendapat sorotan publik. Kontroversi politikus ini dimulai dari sikap Guspardi Gaus, anggota Fraksi PAN DPR, menolak menjalani isolasi mandiri setelah tiba dari luar negeri. Ia akhirnya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh sekelompok masyarakat. Pada akhirnya ia dikabarkan telah melakukan isolasi mandiri.
Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik
Perilaku Guspardi yang hadir rapat di DPR setelah dari luar negeri ini disentil rekannya sesama anggota Dewan. Awalnya Guspardi menghadiri rapat Pansus RUU Otsus Papua secara fisik, Kamis (1/7). Guspardi menjelaskan pada awal-awal rapat bahwa dia baru pulang dari Kyrgystan, namun enggan mengikuti isolasi.
Baca Juga: Menkes Budi Sebut Ide Airlangga di Balik Munculnya Kebijakan Vaksin Berbayar
“Saya baru datang dari Kirgistan, saya cemas juga semalam, mau diinapkan di hotel dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Harusnya yang dikarantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri,” kata Guspardi.
“Jadi diperlakukan tidak baik, karena apa? Saya ingin hadir pada kegiatan ini, jadi mohon maaf kalau seandainya saya terlambat,” sambungnya.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, yang turut hadir secara fisik khawatir dengan kehadiran Guspardi usai pulang dari luar negeri.
“Cuma Pak Gus harus rapid test dulu karena dari luar negeri, saya deg-degan tadi. Pak Gaus dari luar negeri, jadi kita kalau mau deket-deket Pak Gaus agak ngeri-ngeri juga,” ujar My Esti.
Pejabat Perlu Diistimewakan
Kontroversi berlanjut dengan pernyataan Wasekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan ini disampaikan Rosaline saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7).
Awalnya, Rosaline menilai sejak awal pemerintah tidak siap menangani pandemi Corona. Rosaline lantas menceritakan dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif Covid-19. Namun para pejabat itu disebut kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Menurutnya, pemerintah perlu lebih waspada terhadap banyaknya pejabat yang positif Covid-19. Para pejabat ini juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas memikirkan negara dan rakyat.
Tidak hanya itu, dia juga mengaku kesulitan mencari ruang kosong untuk perawatan Covid-19. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu membuat RS khusus buat pejabat negara.
Baca Juga: Pemerintah Keluarkan Sinyal Perpanjang PPKM Darurat, Epidemiolog Mendukung
“Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang Dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya. Sekarang saja saya lagi sambil webinar ini saya harus mengatur ada beberapa teman-teman DPR yang sekarang lagi tidak dapat ruangan dan di lantai lagi di rumah sakit. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk,” imbuhnya.
Usai mendapat sorotan, Wasekjen PAN, Irvan Herman, mengklarifikasi apa yang disampaikan Rosaline. Dia menyatakan pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan bukan sikap partai.
“Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas, apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu usulan perasaan Bu Dokter Rosaline karena merasa sedih saudaranya, John Siffy Mirin, anggota Fraksi PAN DPR RI, karena penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya mengembuskan napas terakhir, wafat,” kata Irvan kepada wartawan, Kamis (8/7).
Baca Juga: Menko Luhut Ingin Jadwal Kerja Buruh Diubah Jadi 15 Hari/Bulan
ICU Untuk DPR
Pernyataan terbaru yang mengundang polemik keluar dari Saleh Partaonan Daulay. Ketua DPP PAN itu meminta ICU untuk para anggota DPR. Ia juga berkaca dari meninggalnya John Siffy Mirin.
Dalam rapat Komisi IX pada Selasa (13/7), Saleh tak ingin lagi ada anggota DPR yang tak mendapatkan ruang ICU di rumah sakit (RS). Rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.
“Saya tidak mau lagi misal mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU. Seperti yang dialami anggota Fraksi PAN saudaraku John Siffy Mirin, anggota DPR dari Papua Fraksi Partai Amanat Nasional tidak dapat ICU ya,” kata Saleh.
Saleh bercerita John Siffy Mirin kesulitan mendapat ruang ICU ketika terpapar Corona. Mendiang John sempat dibawa ke RSPAD, namun nyawanya tak tertolong.
“Sampai akhirnya malam terakhir meninggal itu justru meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU sudah meninggal karena terlambat ya. Sangat terlambat sekali,” ujar Ketua Fraksi PAN DPR ini.
Baca Juga: Dukungan Agar PPKM Darurat Diperpanjang Terus Mengalir
Saleh pun akhirnya mengklarifikasi pernyataan tersebut usai mendapat sorotan dari masyarakat. Dia mengaku tidak bermaksud melebih-lebihkan pejabat atau anggota DPR.
“Dalam konteks ini, saya perlu meluruskan bahwa apa yang saya sampaikan di rapat tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan para pejabat atau pun anggota DPR. Apa yang saya sampaikan adalah bagaimana agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien COVID-19, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial,” ucap Saleh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7/2021).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
