Harianjogja.com, JOGJA– Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY menurun. DPRD DIY sebagai lembaga demokrasi mendapatkan skor paling buruk dalam hal rekomendasi lembaga eksekutif.
“Padahal kemiskinan di DIY masih tinggi,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Bambang Kristianto di Kantor BPS DIY, Jumat(4/7/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Tercatat penduduk miskin DIY dari 2013 sampai 2014 bertengger pada angka 15%. Pengentasan kemiskinan terbaik dilakukan DKI Jakarta. Angka 4% penduduk miskin trennya mengecil setelah pembangunan kampung deret di daerah pinggiran sungai.
Mantan Direktur Analisa dan Pengembangan Statistik BPS ini mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan BPS, IDI 2013 sebesar 72,36 sedangkan pada 2012 sebesar 72,96. Indeks ini tergolong sedang. Adapun skor rekomendasi DPRD DIY kepada eksekutif 3,57. Skor itu tak berubah dari tahun sebelumnya.
Menurut dia, dengan kecilnya skor itu menunjukan kurang adanya intervensi atau inisiatif dari DPRD DIY untuk menelorkan kebijakan menyangkut pengentasan kemiskinan. Semisal di Gunungkidul ada 25 potensi desa yang jalannya masih kasar namun tidak mendapatkan perhatian.
“Mestinya perwakilan Dewan di kabupaten bisa lebih aware,” ujarnya.
Direktur Penggiat Lembaga Swadaya IDEA (Institute for Development Anlysis) Wasingatu Zakiyah mengatakan IDI dibuat untuk pedoman langkah pencapaian kesejahteraan. Dengan terpuruknya skor lembaga Dewan, menurutnya, itu dapat menjadi pelajaran anggota Dewan baru nantinya untuk lebih turun ke bawah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
