Harianjogja.com, KULONPROGO—Hampir 7.000 anak balita dan anak di Kulonprogo telantar. Banyaknya angka putus sekolah serta maraknya anak jalanan disinyalir menjadi ancaman terbesar.
Data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menyebutkan jumlah anak di Kulonprogo yang berusia 0-14 tahun pada 2013 sebanyak 90.319 jiwa sementara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulonprogo mencatat pada 2013 terdapat 780 anak balita telantar dan 6.194 anak telantar.
Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!
Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kulonprogo Nur Hadiyanto menjelaskan anak balita dan anak telantar biasanya berasal dari keluarga miskin. Jumlah penduduk miskin di Kulonprogo mencapai 91.000 jiwa pada 2013. Karena itu, pendekatan yang diterapkan untuk mengatasi persoalan tersebut berbasis keluarga.
“Jadi pemberian bantuan melalui walianak, yakni keluarga atau orangtua,” terangnya kepada Harianjogja.com, Jumat (18/7/2014). Kendati demikian, ia juga tidak menampik terdapat sebagian anak balita dan anak telantar yang tidak memiliki wali sama sekali. Jika seperti itu, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan merujuk anak tersebut ke panti asuhan karena berstatus anak negara.
Pemkab Kulonprogo sudah berupaya untuk menurunkan angka anak dan balita telantar dengan berbagai program serta anggaran yang diakses dari Kementerian Sosial, Pemerintah DIY serta Pemkab. Nur mencontohkan, Program Keluarga Harapan (PKH) dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterapkan di Kulonprogo berusaha untuk mendampingi keluarga miskin, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Terdapat pula anggaran dari Pemkab yang digelontorkan untuk anak telantar. Pada 2014, sebanyak 80 anak telantar mendapat bantuan masing-masing Rp1 juta melalui wali atau orangtuanya. Terdapat pula bantuan anak yatim piatu yang diberikan kepada 405 anak masing-masing sebesar Rp250.000, bantuan siswa miskin pendidikan dasar untuk 200 anak masing-masing Rp1 juta serta bantuan siswa sekolah menengah atas untuk 100 anak masing-masing Rp1 juta.
Direktur Eksekutif PKBI Kulonprogo Paulo Ngadi Cahyono mengungkapkan persoalan kemiskinan di Kulonprogo disebabkan minimnya lapangan pekerjaan. Selama ini, Pemkab sudah berupaya menanggulangi dengan berbagai program.
“Yang jadi persoalan sekarang, seberapa banyak program-program tersebut dapat diserap hingga masyarakat paling bawah. Kenyataannya yang banyak menikmati justru golongan tertentu yang misal dekat dengan eksekutif,” paparnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
