Sekad Jateng, Sri Puryono (tengah), bersama pejabat OJK Jateng-DIY saat pencanangan Gerakan Indonesia Menabung di Kantor OJK Jateng-DIY, Semarang, Rabu (16/10/2019). (jatengprov.go.id)

Solopos.com, SEMARANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tingkat inklusi keuangan masyarakat di Jawa Tengah (Jateng) masih terbilang rendah. Tingkat inklusi keuangan masyarakat di Jateng berada di angka 66,23% atau di bawah angka nasional, yakni 67,82%.

Hal itu disampaikan Kepala OJK Regional 3 Jateng-DIY, Aman Santosa, pada Rangkaian Acara Bulan Inklusi Keuangan di kantornya yang berada di Jl. Kiai Saleh, Kota Semarang, Rabu (16/10/2019).

Aman menyebut berdasar survei OJK pada 2016, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap produk serta layanan jasa keuangan, atau literasi keuangan masih terbilang rendah, yakni 29,66%. Sementara, tingkat penggunaan masyarakat terhadap produk jasa keuangan atau inklusi keuangan sekitar 67,82%.

Sementara tingkat literasi keuangan masyarakat di Jateng berada di angka 33,51% dan tingkat inklusi keuangan sekitar 66,23%.

“Ini berarti tingkat inklusi keuangan masyarakat Jateng masih di bawah nasional. Hal ini menjadi tantangan bersama dan mengkonfirmasi bahwa terdapat kelompok masyarakat yang belum mampu mengakses produk jasa, layanan keuangan sesuai tujuan dan kemampuan,” ujar Aman.

Dalam acara itu, OJK juga menunjuk Provinsi Jateng sebagai pilot project Gerakan Indonesia Menabung. Gerakan itu dicanangkan guna mendongkrak tingkat inklusi keuangan masyarakat, khususnya pelajar SMP sederajat.

“Di seluruh daerah di Jateng sudah ditetapkan siapa bank koordinator. Bank koordinator nanti berkoordinasi dengan seluruh bank yang ada di daerah tersebut, kemudian mendatangi SMP-SMP. Harapannya seluruh SMP di Jateng akan terjamah,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretraris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono, berharap dengan dicanangkannya Jateng sebagai pilot project Gerakan Indonesia Menabung akan meningkatkan inklusi keuangan di Jateng.

“Studi yang dilakukan World Bank menunjukkan peningkatan inklusi keuangan 1% dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto per kapita sebesar 0,03%. Dalam studi ini juga disampaikan, dengan peningkatan 20% tingkat inklusi keuangan suatu negara, maka akan menambah 1,7 juta peluang kerja baru,” ujar Sekda.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten