Duh, Dua Ibu Meninggal Dunia per Jam

Solopos.com, SRAGEN–Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi, yakni sampai 30%.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mencatat setiap satu jam di Indonesia ada dua kasus kematian ibu di Indonesia.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“Data ini sungguh mengerikan. Menyelamatkan masa depan Indonesia itu penting dilakukan dengan menghadirkan perilaku yang sehat dan dengan bahasa yang sama kepada remaja dengan pendekatan teman sebaya dan teman sepermainan. AKI itu berkorelasi dengan angka stunting di Indonesia yang tinggi, yakni rata-rata nasional di angka 24%. Atas dasar itulah, kami mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak,” ujar Luluk saat ditemui wartawan di sela-sela sosialisasi pencegahan stunting di Rumah Makan Cengkir Gading, Puro, Karangmalang, Sragen, Senin (20/6/2022).

Luluk menerangkan Indonesia masih memiliki pekerjaan besar untuk menurunkan angka stunting.

Dia menyebut tingkat prevelensi stunting di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan angka yang ditoleransi WHO, yakni rata-rata nasional 24%.

Baca Juga: Curhat Ibu Hamil Kota Solo Khawatir Stunting, Ada Yang Pernah Pingsan

Pada 2024 mendatang, Luluk mengungkapkan angka stunting ditekan bisa 15% ke bawah.

Dalam pencegahan stunting itu, kata Luluk, pemerintah tidak bisa sendirian tetapi harus melibatkan semua stokeholders dan masyarakat.

Dia melihat angka stunting itu muncul bukan karena saat kelahiran saja, tetapi juga berkaitan dengan perilaku, gayahidup, kultur dan budaya ikut mempengaruhi adanya stunting.

Keberadaan sarana dan prasarana publik, jelas dia, juga berpengaruh, seperti keberadaan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan lainnya.

Stunting juga muncul, kata dia, disebabkan karena ketidaksiapan ibu untuk hamil dan melahirkan, terutama pada perkawinan usia dini dan kehamilan di usia lanjut.

Baca Juga: Calon Pengantin di Solo Wajib Unduh Aplikasi Eksimil, Ini Alasannya

“RUU yang diusulkan FPKB itu sebagai salah satu bentuk intervensi yang menyeluruh, holistik, dan komprehensif dari hulu sampai hilir dalam pencegahan dan penanganan stunting. Penanganan stunting ini akan memberi efek multi pada penurunan AKI dan AKB. Dengan RUU itu ada upaya yang terintegrasi dari pusat sampai daerah dengan kebijakan anggaran dari APBN sampai APBD bahkan termasuk dana CSR,”ujarnya.

Dia melihat parlemen menyiapkan perangkat UU itu karena aturan yang ada sekarang masih terpisah-pisah, seperti UU Kesejahteraan Anak ternyata dibuat pada 1974.

Ada pula kebijakan kesejahteraan ibu dan anak yang masih dalam taraf peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Dia berharap dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak itu bisa komprehensif, terpadu, mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, pengawasan, anggaran, dan seterusnya.

Koordinator Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jateng, Suwarno, menyampaikan tim pendamping dalam pencegahan stunting itu sudah terbentuk dari level provinsi sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

Dia menerangkan tim di tingkat desa/kelurahan itu disebut dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang langsung menyentuh pada sasaran masyarakat.

Dia mengatakan di tingkat hulu sasarannya pada pengantin muda.

Dia menjelaskan setiap calon pengantin harus melapor ke desa/kelurahan tiga bulan sebelum menikah supaya dipantau oleh TPK yang anggotanya dari kesehatan, PKK, dan kader KB.

“Mereka mengisi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil). Dengan aplikasi itu akan ada questioner keterkaitan dengan gizi pada pengantin. Ketika ada indikator merah maka harus ada perhatian pada diri pengantin dan kader pendamping. Ketika ditemukan lingkar lengan kurang maka harus segera ada edukasi dari pendamping dan seterusnya,” jelasnya.