Harianjogja.com, BANTUL—Mengakhiri periode jabatan 2009-2014 Fraksi Golkar dan Demokrat DPRD Bantul menjual seluruh arsip dokumen penting ke pihak pengepul secara kiloan.
Arsip penting selama lima tahun terdiri kertas-kertas undangan, agenda kegiatan hingga berkas rancangan APBD dan raperda dikumpulkan untuk dijual.
Promosi Alarm Bahaya Partai Hijau di Pemilu 2024
“Hari ini kertas bekas dari ruang Fraksi Golkar terkumpul dua kuintal dan sudah kami bayar,” ujar pekerja UD Sregep, pihak pembeli kertas bekas DPRD Bantul, Selasa (12/8/2014).
Tiga pekerja yang enggan disebutkan namanya itu mengaku sudah sepakat soal harga dengan anggota Fraksi Golkar. Satu kilogram kertas dibeli seharga Rp2.000 untuk kertas bagus dan Rp1.500 per kilogram untuk kertas yang masih terjilid.
“Besok pagi kami gantian ruang Fraksi Demokrat. Jumlahnya malah lebih dari dua kuintal punya Golkar,” tambahnya.
Pekerja UD Sregep memang melindungi kerahasiaan pihak penjual sebagai upaya menjaga privasi dan kepercayaan.
“Intinya kami sudah izin yang punya,” imbuh perempuan bertopi mewakili UD Sregep yang beralamat di Mlati Sleman.
Sebelumnya, penjualan arsip dokumen daerah ini juga dilakukan Fraksi Karya Bangsa DPRD Bantul.
“Tapi kami tetap menyisakan APBD sejak 2009 sampai 2014 sebagai kajian dan arsip karena kapan pun masih akan bermanfaat sebagai pertimbangan dan bank data,” tandas Agung Wisda anggota Dewan dari PKPB.
Aktivis Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Rino Caroko menilai penjualan berkas-berkas penting DPRD Bantul cukup disayangkan. Harusnya, aset-aset kertas berisikan dokumen penting tersebut setidaknya harus ada yang diabadikan untuk berbagai keperluan.
Dokumen tersebut merupakan dokumen penting yang sewaktu-waktu masih dibutuhkan lagi untuk berbagai kepentingan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
