Solopos.com, JAKARTA — Penyaluran bantuan Program Prakerja yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senilai Rp289,85 miliar kepada 119.494 peserta tidak tepat sasaran.
Fakta itu diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan audit terhadap program kerja kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan salah sasaran tersebut terjadi karena bantuan Program Prakerja diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta.
Hal ini disampaikan oleh Isma dalam pelaporan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-23, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga: Pendaftaran Gelombang 28 Prakerja Ditutup, Pendaftar Harus Lakukan Ini
Adapun dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Isma menyebutkan pihaknya menyarankan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyusun aturan mengenai lingkup besaran batasan gaji bulanan bagi calon peserta program kartu prakerja secara jelas.
Untuk diketahui, permasalahan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan dua prioritas nasional yang meliputi penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Pada kesempatan ini, Isma juga menyampaikan permasalahan lainnya yang ditemukan BPK dalam hasil pemeriksaan prioritas nasional terkait SDM.
Baca Juga: Program Kartu Prakerja Gelombang 30 Dibuka, Begini Cara Agar Lolos
“Permasalahan kedua, alokasi vaksin Covid-19 dan sarana prasarananya yang belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan analisis situasi terbaru,” jelas Isma, Selasa (24/5/2022).
Tidak berhenti di situ, Isma juga mengungkapkan permasalahan terakhir terkait SDM adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dapat melakukan inventarisasi, merencanakan penyediaan, serta mengalokasikan sarana prasarana Low Temperature Cold Chain sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
Baca Juga: Program Kartu Prakerja, Cerita Sukses Indonesia di Masa Pandemi
“Rekomendasi kedua yaitu mengalokasikan vaksin Covid-19 yang disesuaikan dengan data dari berbagai sumber dan petunjuk teknis (juknis) terkait alokasi vaksin kepada TNI, Polri, serta sentra layanan vaksinasi,” tambah Isma.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran, Ini Saran BPK ke Airlangga Hartarto”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
