DUGAAN PUNGLI : Aktivitas Camping Ditarik Biaya Kebersihan Rp10.000

Jika terus dibiarkan, bisa berdampak terhadap citra pariwisata yang saat sekarang berkembang dengan pesat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus bekerja ekstra keras untuk memberantas pungutan liar yang muncul di kawasan obyek wisata. Jika terus dibiarkan, bisa berdampak terhadap citra pariwisata yang saat sekarang berkembang dengan pesat.

Mencuatnya isu pungutan liar di sejumlah obyek wisata bukan barang baru. Sebab masalah ini sudah mencuat sejak lama, mulai adanya joki-joki liar hingga permintaan uang sumbangan sukarela di sepanjang jalur tikus menuju kawasan pantai.

Kasus terbaru disuarakan oleh salah seorang pengunjung asal Kota Jogja, Marsudi. Ia mengaku harus mengeluarkan uang lebih saat melakukan kegiatan camping di Pantai Siung. Selain membayar uang retribusi Rp5.000, ia juga ditarik uang kebersihan pasca-camping sebesar Rp10.000. “Uang itu ditarik saat aktivitas menginap berkahir,” kata Marsudi kepada Harian Jogja, Rabu (16/3/2016).

Dia pun merasa kaget adanya pungutan selain uang retribusi. Pasalnya sejak melakukan kegiatan ini di 2014 lalu, belum pernah ada pungutan untuk kebersihan. “Saya sempat bertanya kepada orang yang meminta uang kebersihan, tapi dijawab aturan itu sudah berlaku sejak 2012 lalu. Tidak puas dengan jawaban itu, saya juga sempat bertanya kepada petugas retribusi di Pos Siung tapi jawabannya juga tidak jauh beda, karena juga tidak bisa jawab dengan jelas,” ungkapnya.

Menurut Marsudi, pungutan liar bukan hanya di uang kebersihan, karena parkir motor juga terjadi hal yang sama. Saat menginap pada Senin (7/3/2016) lalu, ia diminta membayar uang parkir Rp5.000. Keanehan muncul karena saat membayar tidak diberi karcis sebagai bukti pembayaran. Dia pun berpikiran apakah itu merupakan retribusi resmi atau malah bentuk pungutan liar dari oknum tak bertanggung jawab.

“Ini sangat rawan dimanipulasi. Kalau memang dikelola masyarakat harusnya ada karcis tanda bukti. Kalau seperti ini, siapa yang akan bertanggungjawab saat ada kendaraan yang hilang,” katanya.