SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga menerima bantuan sosial pangan. Minggu (5/7/2020). (Solopos/Rudi Hartono)

Solopos.com, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Sudin menyebut bantuan sosial (bansos) pangan dijadikan komoditas politik di sejumlah daerah. Menanggapi hal itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Satgas Pangan untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) pangan di sejumlah daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi untuk menanggapi laporan dari Ketua Komisi IV DPR Sudin tersebut. Sudin mengungkapkan, penyaluran bansos dijadikan sebagai komoditi untuk kepentingan politik di beberapa daerah.

Promosi DigiTiket, Solusi Digitalisasi Bisnis Usaha Wisata Kecil Menengah dari Telkom

“Di beberapa tempat, ini dijadikan semacam komoditi untuk kepentingan politik, bahwa ini adalah dari saya.  Kita mesti jelas ini, jangan sampai nanti seperti itu,” ungkap Sudin dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Bapanas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Sebelumnya, Sudin diketahui sudah melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Kala itu, Arief bersama Perum Bulog langsung melakukan pengecekan. Sebab, penyaluran bansos harus by name by address, sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Adapun, penyaluran bansos dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Atas laporan itu, Arief telah meminta Satgas Pangan memastikan agar tidak terjadi penyelewengan selama penyaluran bansos. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan bansos, maka Dirut Bulog akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menindak oknum yang melakukan penyelewengan.

“Termasuk kalau ada oknum dari kami di pemerintahan atau di Bulog,” ujar Arief. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan BUMN Pangan yakni Perum Bulog dan ID Food untuk menyalurkan bansos pangan berupa beras, telur ayam, dan daging ayam bagi keluarga berpendapatan rendah dan berisiko stunting.

Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog bertugas untuk menyalurkan sekitar 640.000 ton beras untuk tiga kali penyaluran hingga Mei 2023 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos pangan. Sementara itu, ID Food ditugaskan untuk menyalurkan bantuan telur ayam dan daging ayam kepada 1,4 juta keluarga rawan stunting (KRS) di tujuh provinsi yaitu Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat.

Adapun, bantuan yang didistribusikan, yaitu daging ayam beku sebesar 0,9 kg hingga 1,1 kg dan telur sebanyak 10 butir. Bantuan disalurkan sejak April hingga Juni 2023.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Bansos Pangan Dijadikan Komoditas Politik di Daerah, Ini Respons Bapanas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya