DUGAAN PENIPUAN CPNS : Hari Ini, BK DPRD Solo Panggil TM

Solopos.com, SOLO--Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Solo, Paulus Haryoto mengatakan pihaknya pada Jumat (17/1/2014) ini memanggil rekan sejawatnya berinisial TM. Hal itu dilakukan guna klarifikasi dugaan kasus penipuan calon pegawai negeri sipil (PNS) beberapa waktu lalu.

“Undangan sudah kami berikan kepada yang bersangkutan. Karena itu besok [hari ini] kami berharap bisa ketemu Beliau [TM] sehingga sumber informasi kami bukan hanya dari orang-orang yang mengaku sebagai korban saja,” ujar Paulus ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Solo, Kamis (16/1/2014).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Seperti diwartakan dalam harian ini oknum anggota DPRD Solo berinisial TM yang diduga terlibat kasus penipuan CPNS, ternyata berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Solo. DPC Partai Gerindra belum melaporkan kasus tersebut ke DPP. Partai berlambang kepala garuda itu menyerahkan penanganan kasus itu kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Solo.

Pernyataan resmi itu disampaikan Sekretaris DPC Partai Gerindra Solo, Kurnia Sari, kepada Espos, Jumat (10/1) menjelang tengah malam. Pernyataan itu menjadi sikap resmi DPC Partai Gerindra Solo berdasarkan rapat koordinasi internal partai di Sekretariat DPC Partai Gerindra Solo, mulai pukul 20.00 WIB.

Lebih lanjut Paulus mengatakan selama ini keterangan yang diperolehnya hanya sepihak dari orang yang mengaku korban TM. Karena pada Rabu (15/1) dua orang yang mengaku korban TM, mengadu ke BK DPRD Solo.

Paulus menyatakan pihaknya mengapresiasi perkembangan baru kasus dugaan penipuan CPNS tersebut. Karena di antara korban dan pelaku dinilai telah mengikat perjanjian intern.

“Dalam audiensi dengan dua korban tadi, mereka telah menjalin komunikasi dengan TM dan urusan uang itu akan diselesaikan akhir Januari ini,” ujar Paulus.

Sedangkan Wakil Ketua BK, Umar Hasyim menambahkan pihaknya siap mengawal persoalan ini sampai tuntas. Dia berharap persoalan ini bisa selesai secepatnya sehingga tak mengganggu kinerja para anggota DPRD lainnya.